SimadaNews.com– Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS), mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Penyelamatan Keuangan Kekayaan Negara/Daerah di Provinsi Sumatera Utara, melalui penertiban pemanfaatan ruang di sekitar Kawasan Danau Toba.
Rapat digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, dipimpin Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Wilayah I, Maruli Tua Manurung, Kamis 27 Juli 2023.
Maruli Tua Manurung mengatakan, RDP tersebut untuk menghimbun data data tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh kepada daerah khususnya di sekitar kawasan Danau Toba, untuk dijadikan bahan pembahasan pada rapat di KPK RI.
Dalam RDP itu, RHS meminta saran dan masukan kepada pihak KPK RI, Kementerian ATR, Direktur BTN, Provinsi terkait ijin Keramba Jaring Apung (KJA) yang menjadi salah satu kendala dalam penataan di Danau Toba di Kabupaten Simalungun.
“Di Tahun 2021 dan 2022, kami sudah memangkas sekitar 2000 unit KJA, dan pemangkasan itu kami lakukan dengan pendekatan kepada para pengusaha KJA agar mau menertibkan KJA di sekitar tempat wisata danau Toba,” sebutnya.
RHS mengatakan bahwa, Pemkab Simalungun menghadapi kesulitan dalam melakukan pemangkasan KJA.
“Ini menjadi dilema bagi kami, sangat susah. Karena masyarakat sudah puluhan tahun menjadi petani KJA sebelum peraturan di keluarkan,” ucapnya.
Menurut RHS, pada saat bertemu dengan masyarakat dilapangan, masyarakat pernah menyampaikan bahwa mereka adalah masyarakat Simalungun dan juga masyarakat Indonesia dan kenapa KJA masyarakat ditutup sedangkan yang lain boleh beroperasi.
“Kami itu masyarakat bapak loh, masyarakat Kabupaten Simalungun dan masyarakat Indonesia. Kenapa punya masyarakat ini yang ditutup sedangkan yang lainnya bisa beroperasi. Kalau ini ditutup apa yang bisa kami kerjakan. Kami mencoba mengurus ijinnya juga sangat susah,” ujar RHS, menirukan ucapan masyarakat kepada pihak Pemkab Simalungun.
RHS juga memyampaikan terkait bangunan dipinggiran Danau Toba, bahwa Pemkab Simalungun juga sudah melakukan pendataan.
“Seperti di danau Toba Parapat, itu setidaknya ada sekitar 25 lebih hotel perijinannya yang akan selesai,” katanya.
Rapat tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara di Wakili Inpektorat Sumut dan para kepala daerah dan perwakilan kepala daerah di kawasan Danau Toba. (snc)
