SimadaNews.com – Guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kota Pematangsiantar sekaligus menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tanggal 25 Juli 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di daerah, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menggelar rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Pematangsiantar, Rabu (8/10/2025), di Ruang Data Kantor Wali Kota, Jalan Merdeka.
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar Junaedi Antonius Sitanggang, SSTP, MSi, mewakili Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, SH, MKn.
Dalam paparannya, perwakilan BGN Kota Pematangsiantar, Party O, menyampaikan bahwa jumlah total penerima manfaat MBG di Kota Pematangsiantar mencapai 11.413 orang, tersebar di 29 lokasi serta 1 Posyandu yang melayani ibu hamil dan balita.
“Lokasi dapur MBG tidak boleh jauh dari tempat pendistribusian seperti sekolah atau posyandu, agar efisien dan higienis. Idealnya berjarak tidak lebih dari lima kilometer,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), serta sertifikat halal.
“Sertifikasi ini menjadi standar wajib agar penyelenggaraan program MBG aman dari risiko kontaminasi dan gangguan kesehatan. Kami sedang mempercepat proses pemenuhan seluruh sertifikasi tersebut,” tambahnya.
Sementara itu, Sekda Junaedi Antonius Sitanggang menegaskan bahwa Pemko Pematangsiantar bertindak sebagai Satuan Tugas (Satgas) MBG, yang berperan mengawasi, mengevaluasi, dan memastikan program berjalan efektif.
“Satgas MBG memiliki dua fungsi utama, yaitu mengawasi SPPG berbasis kemitraan dan menentukan titik-titik SPPG terpencil yang terhubung langsung dengan pemerintah daerah,” jelas Junaedi.
Ia menambahkan, Pemko Pematangsiantar berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, sekolah, tenaga kesehatan, penyedia pangan lokal, BPKPD, Bappeda, Dinas Koperasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Disdukcapil, Bagian Kesra, Dinas Lingkungan Hidup, Diskominfo, dan Dinas Perhubungan.
Menurutnya, selain untuk pemenuhan gizi masyarakat, pelaksanaan program MBG juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Pemko sangat mendukung pemanfaatan bahan pangan dari petani, peternak, dan pelaku industri makanan lokal agar terjadi perputaran ekonomi di wilayah kita,” ujarnya.
Junaedi juga meminta agar BGN Pematangsiantar memprioritaskan perekrutan tenaga kerja dari warga Kota Pematangsiantar.
“Pelaksanaan Program MBG dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Karena itu, kami minta rekrutmen dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan warga Siantar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Junaedi menuturkan bahwa melalui program MBG, diharapkan beberapa persoalan daerah dapat diatasi, seperti inflasi, stunting, dan ketahanan pangan.
“Wali Kota Wesly Silalahi menginginkan agar Program MBG ini berjalan lancar dan berkelanjutan. Kolaborasi antara Pemko dan BGN harus terus diperkuat,” pungkasnya. (SNC)
