SimadaNews.com-Realisasi berbagai program Kementerian Pertanian (Kementan) dinilai banyak bermasalah dilapangan yang berdampak terhadap krisis pangan nasional dan dipastikan akan mengancam stabilitas nasional.
Hal inilah yang mendasari para pelaku industri pertanian menandatangani petisi yang diinisiasi Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA).
PATAKA memberi ruang publik bagi para stakeholder pertanian untuk mengevaluasi pelaksanaan program strategis di Kementerian Pertanian, dan sekaligus memfasilitasi penyampaian pernyataan sikap.
Tetapi, langkah yang dilakukan PETAKA, malah mendapat kecaman dari sejumlah pengamat. Bahkan, sejumlah stakholder pertanian menyebut PETAKA hanya mencatut nama organisasi pelaku industri pertanian.
“Ini sih pembuat petisi yang tidak paham dan tidak jelas maksudnya. Patut diduga PATAKA pembawa Petaka dan mudah-mudahan ini bukan pesanan dari mafia. Itu biasanya mafia lihai mengolah isu,” demikian dikatakan Pengaman Politik Kebijakan Pangan, Razikin Juraid, Jakarta, Jumat (23/11).
Terkait dengan mempermasalahkan data beras, Alumni Magister Universitas Indonesia ini menegaskan data sejak jaman orde baru hingga sekarang BPS yang mengolah dan merilisnya. Semua data pangan satu pintu sumber BPS.
“Jadi kalian jangan salah alamat. Tugas Kementan adalah produksi, bukan mengolah dan rilis data. Satu hal agar disimak baik-baik, kalaupun data dianggap salah, menurut Pak Wapres terjadi sejak 1997,” tegas Razikin.
Justru sekarang banyak suara sumbang terhadap rilis data luas sawah terbaru. Misalnya, luas sawah di Jawa tahun 2018 malah bertambah 600 ribu hektar.
“Ini kan aneh, semestinya lahan sawah di Jawa menyusut seiring dengan berkembangnya kebutuhan lahan untuk industri, perumahan dan lainnya,” pinta Razikin.
Beberapa asosiasi juga menyampaikan keberatan atas pencatutan nama Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia dan Asosiasi Petani Bawang Merah Indonesia dalam berita petisi.
Kedua asosiasi justru mendukung kebijakan dan berbagai program terobosan pertanian di era pemerintahan Jokowi-JK.
“Kami Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesiadisebutkan hadir membuat petisi, padahal kami tidak hadir. Kami tidak ikut menandatangani petisi. Jadi kami sangat keberatan atas dimuatnya pemberitaan bahwa asosiasi kami turut hadir dalam acara penyampaian fakta, diskusi dan deklarasi petisi,” demikian dikatakan Ketua Asosiasi Cabai Indonesia, Abdul Hamid, Kamis (22/11).
“Karena itu, kami meminta kepada PATAKA untuk mencabut pemberitaan yang mencatut nama Asosisasi Agribisnis Cabai Indonesia. Kami dukung penuh program pemerintah terutama dalam hal peningkatan produktivitas dan efisiensi ditingkat petani karena ini yang akan mensejahterakan petani,” tambahnya.
Tidak hanya Asosiasi Cabai Indonesia yang dikorbankan, Asosiasi Bawang Merah Indonesia pun turut keberatan dengan dicatut namanya turut hadir guna menandatangani petisi. Ketua Asosiasi Bawang Merah Indonesia, Juwari mengatakan pihaknya tidak pernah diundang dan tidak hadir di acara tersebut. Karenanya, petisi tersebut yang mencatut nama Asosiasi Bawang Merah Indonesia itu tidak benar sehingga harus dicabut.
“Kami tidak diundang dan tidak hadir. Jadi PATAKA sebaiknya jangan membohongi publik. Kami minta petisi yang mencatut-catut kami untuk dicabut dari berita. Kami dukung kebijakan dan program Kementerian Pertanian yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya. (rel/manto/snc)
