SimadaNews.com-Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Wilayah Sumatera Utara meninjau kesiapan Dinas Perhubungan menjelang hari besar keagamaman Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Tigaraja Kecamatan Girsang Sipanganbolon Simalungun, Jumat (21/12).
Peninjauan dihadiri Kepala UPTD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara TB Simanjuntak, pelaku usaha perkapalan Tigaraja dan perwakilan Badan Otorita Danau Toba (BODT).
“Kita memahami bahwa pernah terjadi bencana tenggelamnya KM Sinar Bangun di Tiga Ras. Setelah dilihat oleh KNKT masalahnya adalah harus ada Kesyahbandaran di kawasan Danau Toba dan tujuan kita ke sini untuk melihat kesiapan Pelabuhan Tigaraja,” katanya.
Menurut Parlindungan, dengan adanya Kesyahbandaran membuat masyarakat semakin nyaman dalam menggunakan transportasi danau.
“Memang sudah ada Unit Pelayanan Teknis Terpadau (UPTD) di Tiga Raja namun sekelas UPTD tidak cukup untuk mengawasi kapal dan harus diback up oleh syahbandar,” katanya.
Dalam kunjungannya, Purba langsung berkoordinasi dengan Kepala (UPTD) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Pelabuhan Tigaraja TB Simanjuntak untuk meninjau persiapan dan kelengkapan alat keselamatan penumpang di Pelabuhan Tigaraja.
Sementara TB Simanjuntak mengakui secara terisolasilir dirinya belum melihat Kesyahbandaran di Danau Toba. Namun menurut informasi dari kantor pusat, pihaknya telah menghunjuk keberadaan syahbandar di kawasan Danau Toba dan Menteri Perhubungan telah meminta daftar pembantu Syahbandar setiap Pelabuhan keberangkatan kapal dari tiap Pelabuhan di Danau Toba.
Diterangkannya untuk manifest penumpang kapal di Pelabuhan Tigaraja sudah lengkap, identitas penumpang di setiap keberangkatan kapal sudah dicatat di pos yang telah disediakan di pelabuhan.
“untuk saat ini kenyamanan penumpang di Pelabuhan Tiagaraja sudah meningkat, alat keselamatan jaket pelampung sudah disediakan di setiap kapal sesuai dengan jumlah penumpang,” tuturnya.
Lebih lanjut Parlindungan menegaskan bahwa di Pelabuhan Kapal Danau Toba sudah harus tersedia Kesyahbandaran yang mewakili pemerintah untuk menginjinkan, mengawasi, mengevaluasi kelayakan kapal di kawasan Danau Toba.
“Tentu tujuannya agar tidak terjadi bencana seperti yang dialami KM Sinar Bangun beberapa bulan lalu khsusunya di musim banyak penumpang,” pungkas Parlindungan. (ana/snc)
