SimadaNews.com-Melalui Video Conference (VidCon), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Sumut, termasuk Kabupaten Asahan, mengikuti gelar Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provsu Tahun 2021 dengan Kementerian Dalam Negeri, Kamis 23 April 2020.
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, didampingi Wagubsu Musa Rajekshah, Ketua DPRD Sumut dan Sekda Provsu membuka langsung pelaksanaan Musrenbang, disaksikan Irjen Kemendagri Tumpak Simanjuntak dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa.
Dalam sambutannya, Edy Rahmayadi menegaskan bahwa penanganan covid-19 di Sumut sudah ditetapkan berada dalam status tanggap darurat hingga 20 Mei 2020.
“Untuk itu, berbagai upaya penanganan akan terus kita tingkatkan,baik fasilitas kesehatan, ketersediaan perlengkapan medis,penyiapan jaringan pengamanan sosial maupun edukasi masyarakat.Hal ini dilakukan dalam mengantisipasi dampak covid-19 yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Edy.
Edy juga menyampaikan, Pemprov Sumut akan melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan dan re-alokasi anggaran, Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang percepatan penyesuaian APBD Tahun 2020, dalam rangka penanganan Covid-19, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional yang pemanfaatannya digunakan untuk belanja kesehatan, social safetynet atau jaringan pengamanan sosial, price stabilization, stimulus ekonomi, untuk menggerakkan kembali roda perekonomian melalui penyelenggaraan pasar murah yang aman dan terjaga.
Disamping itu, Edy menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah se-Sumatera Utara, agar bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat tidak diserahkan di jalanan.
“Saya minta agar kepala daerah langsung mengantarkannya ke rumah-rumah, sehingga bantuan yang kita berikan tepat sasaran dan masyarakat tidak berkumpul di jalanan yang mana dapat menjadi salah satu cara penyebaran virus corona,” terang Edy.
Edy meminta seluruh kepala daerah, agar memberikan data yang lengkap kepada Pemprov Sumut tentang masyarakat yang tidak mendapat bantuan terutama bantuan PKH dan APBN, agar Pemprov Sumut dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang belum menerima bantuan, namun terkena dampak virus corona. (snc)
Laporan: Fran Manurung
Editor: Hermanto Sipayung
