SimadaNews.com — Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah dalam jumpa pers, Jumat (4/12), menjelaskan tema Bali Democracy Forum (BDF) yang akan dilaksanakan pada 10 Desember 2020 adalah demokrasi dan penanganan pandemi Covid-19.
Faizasyah menekankan tema tersebut sangat cocok di masa pandemi seperti sekarang ini.
“Bagaimana kita bisa mengaitkan demokrasi dengan penanganan Covid. Kita ingin mendengar respon dari berbagai negara dan bagaimana mereka mencoba mengatasi tantangan dari Covid dan kembali membangun berbagai sendi kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sehingga ada satu proses pemulihan. Kita ingin melihat ketahanan dari masyarakat dalam menjalankan demokrasi dan juga mengatasi Covid itu sendiri,” kata Faizasyah.
Menurut Faizasyah keikutsertaan negara-negara yang selama ini aktif di BDF dibatasi. Jumlah peserta yang bisa hadir di ruang sidang hanya 50 orang dan selebihnya harus mengikuti secara virtual di manapun, termasuk di Bali, Jakarta atau negara masing-masing.
BDF kali ini akan diikuti duta-duta besar negara anggota BDF yang berkedudukan di Jakarta dan tidak ada perwakilan yang datang dari negara peserta.
Dia menambahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan membuka BDF dan sambutan juga akan diberikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres dan Direktur Jenderal WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Acara kemudian akan dilanjutkan dengan panel menteri luar negeri akan menyampaikan pengalaman negara masing-masing dalam penanganan pandemi Covid-19.
Faizasyah mengatakan hasil yang diharapkan dari BDF adalah menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dan pendiri BDF.
Acara ini juga diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang mampu menjawab tantangan-tantangan dalam penanganan dan pemulihan pandemi Covid-19.
Alasan BDF tetap digelar secara hibrid, lanjut Faizasyah, adalah untuk menggeliatkan kembali perekonomian Bali dan memungkinkan para duta besar yang datang bisa melihat langsung kesiapan Bali dalam membuka kembali wisatanya.
Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Yusron Ambary mengatakan pihaknya berencana menyelenggarakan tur diplomatik bagi para duta besar yang menghadiri acara Bali Democracy Forum di Bali pada 11 Desember.
Kegiatan itu antara lain berupa penjelasan singkat dari Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Bali, dan Kementerian Luar negeri terkait persiapan Bali membuka kembali daerah wisatanya. Di sesi sore, para duta besar akan mengunjungi Pura Uluwatu dan Garuda Wishnu Kencana.
Pengajar Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah menjelaskan BDF merupakan forum untuk saling belajar dan memberikan pengalaman terbaik dalam menjalankan demokrasi.
Pada BDF kali ini, negara-negara anggota bisa saling belajar dan berbagi pengalaman mengenai penanganan pandemi Covid-19.
Hanya saja, menurut Rezasyah, belum diketahui apakah BDF tahun ini akan melahirkan kesepakatan strategis tentang Covid-19.
“Misalnya bagaimana menciptakan suatu posisi bersama menghadapi negara-negara produsen. Kemudian bagaimana mencegah terjadinya monopoli dalam pembuatan vaksin, kemudian mencegah jangan sampai negara-negara sedang berkembang itu tidak mempunyai posisi tawar dalam hal vaksin dikuasai oleh negara-negara maju,” ujar Rezasyah.
Karena itu, Rezasyah berharap BDF tahun ini menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang tidak akan menjadikan negara-negara berkembang sebagai korban dalam penanganan pandemi Covid-19, terutama urusan distribusi vaksin Covid-19.
Untuk makin meningkatkan pengaruh dari kesepakatan BDF terkait vaksin Covid-19, ia mengatakan perlu bekerja sama dalam forum-forum regional lainnya, seperti Gerakan Non-Blok dan ASEAN. [voaindonesia]
