SimadaNews.com – Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah.
Ketua Satgas Penanganan COVID-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menegaskan bahwa kebijakan ini sebagai langkah tepat dan bijaksana guna mencegah meningkatnya laju penularan COVID-19 di tengah masyarakat.
“Keputusan Pemerintah untuk larangan mudik ini bukan hanya tepat, tapi sangat tepat,” tegas Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo dalam acara Diskusi Media (Dismed) Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) yang digelar secara virtual bertajuk “Jaga Keluarga, Tidak Mudik”, Rabu (5/5/2021).
Doni mengingatkan bahwa setiap libur panjang selalu diiringi peningkatan kasus yang tajam. Mulai dari libur Lebaran tahun lalu, libur agustus hingga libur Natal dan Tahun Baru.
“Berkaca pada perjalanan kita sudah setahun lebih menghadapi COVID-19, setiap libur panjang pasti akan diikuti dengan kenaikan kasus aktif dan diikuti dengan bertambahnya angka kematian,” jelas dia.
Angka peningkatanya bervariasi antara 46 persen sampai dengan 75 persen angka kematian. Sedangkan peningkatan angka kasus aktif dari 70 persen hingga 119 persen.
“Ini sangat tinggi sekali. Setiap habis libur panjang diikuti dengan kenaikan kasus aktif,” papar dia.
Doni menyatakan, kenaikan ini mengakibatkan bertambahnya jumlah pasien di rumah sakit. Bahkan ruang perawatan, ICU dan isolasi lebih dari 80 persen. “Bahkan pada periode januari lalu, beberapa provinsi telah mencapai lebih dari 100 persen. Sehingga pasien harus dibawa ke luar provinsi,” jelas Doni.
Menurut Doni, ini mengakibatkan angka kematian menjadi sangat tinggi yakni sekitar 250 kematian perhari. Bahkan tenaga medis yang merawat pasien pun menjadi korban akibat terpapar COVID-19.
Oleh karena itu, Doni menyatakan bahwa larangan mudik ini adalah pilihan yang sangat strategis. Menurut Doni, ini merupakan keputusan politik negara, yakni kepala negara Presiden Joko Widodo. Tidak boleh ada satu pun pejabat yang berbeda narasi terkait larangan mudik.
Doni berharap seluruh pejabat di daerah bisa melakukan sosialisasi terkait kebijakan ketiadaan mudik ini.
“Lebih baik hari ini kita lelah, kita dianggap cerewet, daripada korban COVID-19 berderet- deret, karena sudah tidak ada lagi pilihan lain,” terang Doni. (***)
