SimadaNews.com – Adanya dugaan parkir tanpa karcis penyebab modus penyebab kebocoran Pendapatan Asil Daerah (PAD) dari retribusi parkir yang dikelola Dinas Perhubungan Pemkab Simalungun. Kebocoran PAD sudah berlangsung dalam kurun waktu 3 tahun belakangan.
Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Rumah Rakyat (LSM LRR), Joel Sinaga mengatakan, para juru parkir menyerahkan setoran tidak berdasarkan jumlah karcis yang habis dan ada juga yang tidak memiliki karcis, hanya meminta uang begitu saja kepada warga yang memarkirkan sepeda motornya.
Namun hanya menyetorkan sesuai jumlah yang ditentukan Dinas Perhubungan melalui koordinator yang ditunjuk (pihak Ketiga).
“Jika menggunakan karcis parkir, pendapatannya tidak sama tiap hari, seperti setoran yang ditentukan perhari oleh Dinas Perhubungan. Sehingga perolehan retribusi parkir perharinya lebih banyak masuk kekantong pribadi oknum tertentu,” kata Joel, kepada simadanews.com ditemui di salah satu coffee shop Kota Perdagangan, Sabtu (22/05/2021).
Dia mencontohkan, apabila parkir menggunakan karcis minimal Rp500.000/hari, perolehan retribusi parkir diperkirakan dapat dicapai.
Hal itu bisa diterapkan di beberapa Kecamatan seperti Bandar, Dolok Batu Nanggar, Pematang Bandar, Gunung Malela, Tapian Dolok, Girsang Sipanganbolon, Tanah Jawa, Siantar, Raya, Silimakuta, Ujung Padang, Bosar Maligas, Gunung Maligas, Jawa Maraja Bah Jambi.
“Jika dikalikan 15 kecamatan perolehan per hari Rp7,5 juta dan dikali sebulan Rp225 juta. Sehingga perolahan PAD parkir dalam setahun bisa diperoleh Rp2,7 miliar,” katanya.
Perkiraan tersebut masih 15 kecamatan, sementara di Simalungun ada 32 kecamatan yang memang potensinya tidak sama. Namun perhitungan kasar minimal Rp2 miliar PAD parkir setiap tahun, seharusnya bisa diperoleh jika pengelolaannya dilakukan dengan karcis.
Lanjutnya, pihaknya dalam waktu dekat ini akan menyampaikan laporan tertulis kepada Aparat Penegak Hukum terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan Pemkab Simalungun dan akan menyampaikan masalah ini kepada Bupati yang baru terpilih.
“Kita akan segara menyampaikan laporan tertulis kepada pihak berwajib dan memberitahukan masalah ini kepada Bupati yang baru terpilih,” pungkasnya. (oki sibagaring)
