SimadaNews.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Letjen TNI Ganip Warsito mengaku telah merekomendasikan beberapa langkah terkait pengendalian COVID-19.
Menurut dia, ada enam langkah yang harus dilakukan untuk mengendalikan laju COVID-19 di daerah.
“Strategi yang ingin kita terapkan ada enam poin. Pertama, kita akan melaksanakan 3K diantaranya, mengoptimalkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi,” ujar Ganip dalam konferensi pers virtual terkait Kesiapan Antisipasi Lonjakan Kasus Pascalibur Lebaran, Minggu (13/6/2021).
Ia menjelaskan, khusus dalam konsep pentaheliks, memastikan kerjasama antara pusat dengan daerah berjalan dengan baik.
“Kerjasama mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota sampai kordinasi jalur RT/RW dioptimalkan dengan bantuan TNI dan Polri,” ujar dia.
Selain itu, pihaknya pun menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda untuk mengajak masyarakat disiplin protokol kesehatan.
Pihaknya juga mengajak para wartawan dan media untuk ikut mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait komponen penting pengendalian COVID-19.
Kedua, puhaknya akan meningkatkan penegakan disiplin protokol kesehatan dan pembatasan mobilitas atau aktifitas penduduk.
“Konsepnya adalah pemerintah daerah dalam hal ini Satgas COVID-19 daerah dan aparat keamanan harus terus mengawal jalannya protokol kesehatan 3M, serta melakukan kegiatan penegakan disiplin melalui operasi- operasi yustisi di beberapa daerah zona merah untuk bisa mendisiplinkan masyarakat,” tutur Ganip.
Menurut Ganip, pembatasan aktifitas seperti hajatan, wisata religi, kunjungan tradisi dan kegiatan sosial perlu diperketat.
Ketiga, Ganip merekomendasikan peningkatan jumlah pemeriksaan testing dan memasifkan tracing.
“Untuk memastikan jumlah pemeriksaan testing bertambah, dan kegiatan tracing dilakukan maksimal untuk menjaring pasien terinfeksi, termasuk yang tidak bergejala,” jelas dia.
Keempat, adalah memastikan ketersediaan obat, alat kesehatan, dan memaksimalkan fungsi karantina terpusat posko daerah.
“Pemerintah daerah harus memastikan kecukupan sumber daya nakes, alkes dan obat-obatan,” kata dia.
Kelima, memperketat pelaksanaanp pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro dan mengoptimalkan peran posko memonitor evaluasi data kasus COVID-19 yang nantinya bisa dijadikan untuk bahan evaluasi.
“Setiap daerah harus melaksanakan pemantauan rutin data- data jumlah kasus aktif, kematian, kesembuhan dan persentase BOR ICU dan isolasi. Termasuk juga pengendalian mobilitas penduduk guna menyusun strategi pengendalian kasus berdasarkan data yang ada,” ujar Ganip.
Terakhir, kata Ganip, harus mulai mengantisipasi lonjakan kasus pada periode libur Iduladha 2021.
Menurut Ganip, menjelang Iduladha perlu antisipasi meningkatnya potensi penularan COVID-19 yang disebabkan peningkatan mobilitas penduduk.
“Terutama, di pusat perbelanjaan, tempat wisata, tradisi halalbihalal kunjungan keluarga, ziarah makam, kerumunan penonton prosesi penyembelihan kurban dan sebagainya. Ini sedini mungkin diantisipasi agar tidak menimbulkan lonjakan kasus COVID-19,” kata dia. (***)
