SimadaNews.com – Dunia jagat maya kembali dihebohkan dengan beredarnya berita bentrokan antara oknum TNI dan para petani di sebuah areal persawahan. Dalam video tersebut menampilkan sejumlah oknum TNI melakukan pengeroyokan terhadap para petani, peritistiwa tersebut terjadi di Desa Sei Tuan, Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Selasa, 4 Januari 2022.
Peristiwa tersebut terjadi diawali dengan hadirnya puluhan okknum TNI AD untuk melakukan pemasangan plang kepemilikan lahan yang sedang dipersoalkan antara petani dan pihak TNI, dan hal itu mendapat respon penolakan dari pihak petani, sehingga bentrokan tidak dapat dihindari lagi.
Dampak bentrokan tersebut terdapat korban dari pihak petani, dan dari antaranya ada 3 anak-anak yang menjadi korban.
Peristiwa tersebut mendapat kecaman keras dari Kelompok Cipayung Plus Pematangsiantar, yang terdiri dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Pematangsiantar, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pematangsiantar, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pematangsiantar-Simalungun, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pematangsiantar-Simalungun.
Serta Kelompok Studi Pendidikan Merdeka (KSPM) Pematangsiantar, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pematangsiantar-Simalungun, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadyah (IMM) Pematangsiantar-Simalungun.
Mereka menyampaikan, “tindakan yang dilakukan oleh aparat TNI tentu tidak dapat kita terima, yang di mana kita ketahui selama ini TNI seharusnya mengayomi dan menjaga masyarakat. Apa yang dilakukan oleh anggota TNI tentu tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan.”
“Kita tidak persoalkan status lahan tersebut, tapi hal yang tidak bisa kita terima adalah perlakuan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap para petani. Masih ada langkah yang lebih humanis yang dapat dilakukan untuk menghindari bentrokan, yang bahkan sampai mengakibatkan korban,” kata Kelompok Cipayung Plus Pematangsiantar dalam rilis yang disampaikan ke redaksi simadanews.com, Sabtu (08/01/2022).
Karena itu, kita meminta Komnas Perlindungan Anak untuk turun ke lapangan, untuk melakukan penyelidikan terhadap perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh pihak TNI.
Terakhir, mereka meminta agar pemerintah ataupun instansi kepolisian yang dalam hal ini Polisi Daerah Sumatera Utara untuk turun tangan untuk mengawal dan menyelesaikan konflik tersebut, guna menghindari konflik yang lebih luas lagi. (Rilis/***)
