SimadaNews.com – Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, menyampaikan apresiasi atas kesiapan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM dalam membantu kabupaten/kota memanfaatkan pendanaan alternatif non-APBD untuk pembangunan daerah.
Langkah tersebut dinilai sebagai strategi penting agar pembangunan di Sumut tetap berjalan, meski terjadi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026.
Penyesuaian TKD tahun depan untuk pemerintah daerah di Sumut mencapai sekitar Rp4,7 triliun, terdiri dari penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,5 triliun dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3,2 triliun. Dibandingkan tahun 2025, DBH turun hingga 59 persen, sedangkan DAU berkurang sekitar 12 persen.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mencari sumber pembiayaan lain. Saat ini, skema pembiayaan paling banyak digunakan ialah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dua BUMN di bawah Kementerian Keuangan.
Bobby Nasution: BKP Bisa Dialokasikan untuk Membantu Pembayaran Bunga
Dalam Sosialisasi Pembiayaan dan Penjamin Infrastruktur Daerah di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Senin (24/11/25), Gubernur Bobby Nasution membuka peluang untuk membantu kabupaten/kota melalui mekanisme Bantuan Keuangan Provinsi (BKP).
“Mungkin bisa kita bantu untuk pembayaran bunganya, apakah nanti setengah-setengah atau berapa persen. Jadi BKP tidak bulat langsung ke daerah,” ujar Bobby.
Bobby menegaskan, persoalan infrastruktur masih menjadi kendala utama hampir di seluruh daerah, sekaligus menjadi janji politik yang paling sering disampaikan calon kepala daerah.
“Konektivitas antar kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan ini menjadi janji yang paling sering diucapkan. Kami mencoba memfasilitasi agar SMI dan PII dapat memberikan guidance tentang skema kerja samanya,” tambahnya.
PT SMI: Pembangunan Jalan Dominasi Proyek Pembiayaan di Sumut
Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, Faaris Pranawa, memaparkan bahwa terdapat enam provinsi di Pulau Sumatera yang menjadi debitur aktif PT SMI, termasuk Sumut. Total nilai proyek pembiayaan publik di Pulau Sumatera mencapai Rp2,76 triliun.
Di Sumut, enam kabupaten/kota menjadi debitur dengan total komitmen pembiayaan sekitar Rp956,2 miliar, dengan fokus utama pada pembangunan jalan.
“Pembangunan jalan merupakan proyek yang paling dominan dan krusial untuk pengembangan daerah,” ujar Faaris.
Sosialisasi tersebut turut dihadiri bupati/wali kota se-Sumut, Plt Dirut PT PII Andre Permana, Kepala Kanwil DJKN Sumut Nofiansyah, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, serta para Kepala BKAD dan Bappelitbang/Bappeda kabupaten/kota.
Solusi atas Keterbatasan APBD
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi menilai kesiapan Gubernur Bobby Nasution membantu skema pembiayaan alternatif sangat tepat dan patut diapresiasi.
Menurutnya, pendanaan non-APBD merupakan solusi atas keterbatasan fiskal daerah, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan proyek strategis.
“Dengan sumber pembiayaan tambahan, proyek pembangunan dapat berjalan lebih cepat tanpa harus menunggu ketersediaan dana penuh dari APBD pada tahun anggaran berjalan,” ujar Wesly.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pematangsiantar akan segera membahas skema tersebut bersama OPD terkait sebelum mengambil langkah lebih lanjut. (SNC)
