SimadaNews.com- Bupati Vandiko T. Gultom secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Kabupaten Kabupaten Samosir.
Kegiatan tersebut digelar di Sopo Bolon HKBP Pangururan pada Rabu (11/3) dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan pembangunan daerah.
Pembukaan Musrenbang ditandai dengan pemukulan gondang oleh Bupati Vandiko bersama perwakilan Gubernur Bobby Nasution melalui Perencana Ahli Utama Ir. M.A. Effendi Pohan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Musrenbang tahun ini mengangkat tema “Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Penguatan Ekonomi dan Inklusi Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.”
Forum perencanaan tersebut dilaksanakan secara hybrid dan diikuti unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, camat se-Samosir, instansi vertikal, BUMN/BUMD, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan.
Sejumlah narasumber turut memberikan pandangan strategis, di antaranya Sekretaris Bapperida Provinsi Sumatera Utara Lailah Lubis, Kepala BPS Samosir Devitanorani Saragih, Sekretaris Perindag ESDM Provsu Ir. Yosie Sukmono, Kasatker BBPJN Devi Alcitra Chandar, serta Koordinator Sumatera I dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Aditya Widya Pradipra.
Fokus Pembangunan SDM dan Ekonomi Lokal
Dalam arahannya, Bupati Vandiko menegaskan bahwa tema pembangunan tahun 2027 diselaraskan dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, dengan pendekatan yang bersifat holistik.
Menurutnya, percepatan pembangunan di Samosir akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, serta peningkatan keterampilan dan karakter masyarakat.
“Pembangunan SDM menjadi prioritas agar masyarakat memiliki kemampuan beradaptasi, berdaya saing, serta berkontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah,” ujar Vandiko.
Selain itu, pemerintah daerah juga menargetkan penguatan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan UMKM, serta perluasan kesempatan kerja.
Vandiko menegaskan bahwa pembangunan daerah juga harus menjunjung prinsip inklusi sosial, sehingga seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, mendapatkan akses yang adil terhadap pelayanan publik dan peluang ekonomi.
“Pembangunan tidak boleh meninggalkan siapa pun, tetapi harus menjangkau seluruh warga secara merata dan berkeadilan,” tegasnya.
Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan tersebut, Pemkab Samosir akan menerjemahkan fokus pembangunan ke dalam 11 program prioritas dan 45 kegiatan hasil terbaik cepat (KHTC).
Sinkronisasi dengan Visi Pembangunan Sumatera Utara
Sementara itu, dalam arahannya, perwakilan Gubernur Sumatera Utara menegaskan bahwa pembangunan daerah harus selaras dengan visi besar provinsi, yaitu “Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan.”
Menurut Effendi Pohan, visi tersebut menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2027 pembangunan di Sumatera Utara akan difokuskan pada empat arah kebijakan utama, yakni penguatan SDM unggul, peningkatan konektivitas wilayah, penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Keberhasilan pembangunan pada akhirnya diukur dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat, terbukanya kesempatan kerja, serta wilayah yang semakin terhubung dan produktif,” jelasnya.
DPRD Soroti Infrastruktur dan Lingkungan
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Samosir Sarhockel Martopolo Tamba menekankan pentingnya peningkatan konektivitas antarwilayah, terutama melalui perbaikan jalan nasional dan jalan provinsi.
Menurutnya, infrastruktur yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mempercepat distribusi barang dan jasa.
Selain itu, DPRD juga mengingatkan pentingnya perhatian terhadap isu lingkungan hidup, termasuk pengelolaan drainase serta kualitas air di kawasan Danau Toba.
“Kami DPRD Samosir mendukung penuh program-program yang dirancang pemerintah sebagai bentuk sinergi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Perkuat Kolaborasi Pembangunan
Menutup rangkaian kegiatan, Wakil Bupati Ariston T. Sidauruk mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan Samosir yang lebih maju dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa hasil Musrenbang RKPD 2027 harus menjadi pedoman bersama dalam merumuskan program pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Acara kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara Musrenbang oleh unsur pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah, serta perwakilan pemangku kepentingan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Samosir. (SNC)
Laporan: Benry Naibaho
