SimadaNews.com – Sejumlah organisasi kepemudaan, aktivis, mahasiswa, pengamat politik, praktisi hukum, dan cendekiawan mendeklarasikan “Siantar Damai” usai mengikuti diskusi publik bertajuk Hearing Public yang digelar di Dano Foodcourt, Jalan Sibolga, Kota Pematangsiantar, Rabu (10/6/2026).
Kegiatan yang diprakarsai oleh kelompok Rakyat Siantar Bicara tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat dalam merespons aksi unjuk rasa yang dilakukan sekelompok orang di halaman gedung KPK di Jakarta pada 4 Juni 2026 lalu.
Koordinator Rakyat Siantar Bicara, Ferry Simarmata, mengatakan forum tersebut bertujuan menegaskan sikap masyarakat Kota Pematangsiantar sekaligus menjaga kondusivitas daerah dari berbagai kepentingan yang mengatasnamakan warga Siantar.
“Kita berharap kegiatan ini dapat mempertegas sikap masyarakat Siantar dan meminimalisir ancaman pihak luar yang mengatasnamakan warga Siantar demi menjaga kondusivitas daerah,” ujar Ferry saat membuka diskusi.
Dalam forum yang berlangsung interaktif tersebut, para narasumber dan peserta menyoroti dugaan adanya sekelompok orang yang bukan berasal dari Kota Pematangsiantar namun mengatasnamakan masyarakat Siantar dalam aksi demonstrasi di KPK.
Usai diskusi, sejumlah organisasi kepemudaan yang berbasis di Kota Pematangsiantar, di antaranya DPD KNPI, MPC Pemuda Pancasila, GAMKI, GP Ansor, Satma IPK, DPD IPK, IMM, dan PC PMII, menyepakati lima poin kesimpulan.
Pertama, menolak pencatutan nama masyarakat Siantar untuk kepentingan politik oleh pihak eksternal yang dinilai tidak pernah terlibat dalam pengawasan maupun partisipasi aktif di Kota Pematangsiantar.
Kedua, menolak tuduhan tanpa bukti dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Menurut peserta diskusi, tuduhan yang tidak didukung bukti berpotensi menjadi fitnah dan memicu provokasi di tengah masyarakat.
Ketiga, mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui mekanisme hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung fakta serta proses hukum yang benar.
Keempat, menolak segala bentuk provokasi dan politik adu domba yang berpotensi memecah persatuan masyarakat Kota Pematangsiantar.
Kelima, mendorong roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya, sembari mendukung aparat penegak hukum menjalankan tugas secara profesional, akuntabel, dan terpercaya.
Selain itu, forum Hearing Public juga mengeluarkan pernyataan sikap yang ditujukan kepada berbagai pihak. Mereka meminta agar tidak ada lagi pencatutan nama masyarakat Siantar dalam berbagai aksi dan menegaskan bahwa pihak yang memiliki bukti dugaan pelanggaran hukum seharusnya menempuh jalur pelaporan resmi, bukan menyebarkan tuduhan tanpa dasar.
Peserta diskusi juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga menyebarkan fitnah serta mencatut nama masyarakat Siantar. Masyarakat pun diimbau tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan terus mengawal pembangunan Kota Pematangsiantar secara kritis serta beretika.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut antara lain Imran Simanjuntak, praktisi hukum Binaris Situmorang, cendekiawan Muslim Budi Batubara, Kasat Binmas Polres Pematangsiantar AKP Maxi Manurung, Ketua DPD KNPI Pematangsiantar Arif Harahap, perwakilan MPC Pemuda Pancasila H. Fitra, Ketua GAMKI Jon Roi Tua Purba, Ketua GP Ansor Riduan Akbar, Ketua Satma IPK Bill Nasution, perwakilan DPD IPK Fikri, perwakilan IMM Hamifah Maharani, serta perwakilan PC PMII Ethan Sayu Ferdiansyah. (SNC)
Laporan: Romanis Sipayung
