SimadaNews.com-Anggota legislatif baik tingkat pusat hingga daerah, masih banyak yang malas melaporkan harta kekayaan ke KPK. Padahal sesuai aturan, anggota legislatif yang merupakan bahagian penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya.
Berdasarkan data dihimpun dari KPK, anggota legislatif secara keseluruhan menempati posisi terendah dengan persentase 30,96 persen. Di peringkat pertama ada yudikatif sebesar 94,67 persen, disusul BUMN/BUMD sebesar 82,49 persen, kemudian eksekutif 78,69 persen.
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyebutkan, sosialisasi dan bimbingan teknis untuk perubahan pelaporan dari kertas fisik menuju elektronik sudah dilakukan ke berbagai instansi pusat dan daerah. Perubahan itu mempermudah pelapornya agar lebih ringkas dan tidak perlu membawa banyak dokumen.
“Tantangan terbesar adalah kepatuhan pelaporan harta anggota legislatif daerah yang baru mencapai sekitar 28 persen. Sedangkan kepatuhan para wakil rakyat di kalangan legislatif nasional cukup tinggi, yakni sekitar 96 persen,” tutur Febri.
Sebelumnya, KPK mengingatkan penyelenggara negara agar patuh melaporkan kekayaannya. Upaya yang dilakukan yakni membentangkan spanduk raksasa di kantor KPK C1.
KPK membentangkan spanduk menutup salah satu sisi gedung KPK C1, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Untuk mamasangnya, KPK menggandeng atlet dari Federasi Panjat Tebing Indonesia
Upaya tersebut dilakukan KPK karena hingga kini, dari 315.561 total penyelenggara negara wajib lapor (per Desember 2017), yang sudah memuat akun e-LHKPN baru 210.816 orang. Angka tersebut menunjukkan persentase kepatuhan LHKPN nasional sekitar 78 persen.
“Pelaporan harta bagi penyelenggara negara adalah upaya menjunjung integritas dan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam mengemban amanah rakyat,” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.
Pahala menambahkan, pembentangan spanduk raksasa itu untuk mengenalkan e-LHKPN sebagai media elektronik pelaporan. Tenggat pelaporan LHKPN berakhir pada 31 Maret 2018. (snc)
sumber:detik.com
