SimadaNews.com-Pernyataan Presiden Joko Widodo soal pencabutan izin perusahaan di Keramba Danau Toba, mendapat respon baik dari petani KJA di Haranggaol.
Merea beranggapan, kalau KJA milik perusahaan ditutup, maka KJA milik petani bisa berkembang dan ekonomi petani akan terbantu. Namun bila kebijakan KJA harus tutup semus, para petani pun meminta supaya pemerintah memberikan solusi terbaik, buat kehidupan para petani.
“Kalau Izin KJA perusahan dicabut, petani terbantu. Tapi kalau semua KJA ditutup termasuk milik petani, mau makan apa kami?” kata sejumlah petani KJA Haranggaol yang diminta tanggapannya, Kamis (1/8).
Menurut para petani, pernyataan yang disampaikan Presiden Jokowi, memang membuat mereka wanti-wanti dan mempersiapkan diri, apabila nantinya semua KJA harus tutup di Kawasan Danau Toba.
Namun mereka berharap, kiranya KJA milik petani yang jumlahnya skala kecil, tetap diberikan izin beroperasi dengan komitmen KJA berbasis ramah lingkungan.
“Harapan kami, penutupan KJA milik perusahaan jangan berimbas kepada petani. Tapi kalau sudah itu kebijakannya, tolong berikan solusi kepda petani yang selama ini menggantungkan hidup membuat KJA dengan skala kecil,” kata mereka.
Sopan Haloho, salah seorang petani KJA, kebijakan yang dibuat Presiden Jokowi, ada dampak positif dan negatifnya. Dari segi positif apabila perusahan ditutup, maka dapat membantu perekonomian masyarakat yang berkeremba di Haranggaol.
“Tentu ini punya dampak positif bagi kami, karena kurangnya produksi ikan akan diprioritaskan dari masyarakat. Jadi kami dapat dikatakan terbantu. Apalagi petani mandiri,” katanya.
Pria yang akrab dipanggil Bombom ini, mengharapkan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan soal penataan keramba di Haranggaol.
“Zonasi kan sudah diatur sesuai SK Gubernur yang mengacu pada Perpres 81 Tahun 2014. Jadi harapan kami kepada pihak pemerintah agar mendukung masyarakat Haranggaol dengan membuat koperasi, sehingga dari oleh dan untuk masyarakat,” katanya.
Dia menambahkan, KJA yang ada di Haranggaol selama ini membantu perekonomian masyarakat. Dan bila nantinya pemerintah ingin membuat Danau Toba jadi Bali 2, bisa juga didukung dengan keberadaan keramba milik masyarakat.
“Pariwisata dibarengi KJA yang di tata rapi itu juga menarik perhatian turis lokal maupun manca negara untuk menikmati alam. Bisa sembari menikmati alam, makan ikan hasil KJA milik masyarakat,” ujarnya.
Seperti diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo mengunjungi wilayah Kawasan Danau Toba. Kepada sejumlah wartawan, Presiden mengatakan, akan mencabut Izin Perusahaan yang mencemari Danau Toba, namun Jokowi belum menyebutkan perusahaan apa yang terbukti mencemari dan yang akan ditutup oleh pemerintah. (snc)
Laporan: Soemardi Sinaga
Editor: Hermanto Sipayung
