SimadaNews.com– Penataan Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba wilayah Haranggaol Horisan memasuki babak baru.
Dalam kunjungan kerja ke-2 DPRD Kabupaten Simalungun pada Kamis 23 Juli 2026, tiga suara utama akhirnya bertemu dalam satu forum. Ada suara legislatif, suara asosiasi petani, dan suara pelaku usaha.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Simalungun Samrin Girsang didampingi Junita Munte dan Josber Sinaga ini menghasilkan komitmen bersama.
DPRD mendorong Pemkab Simalungun segera menerbitkan Peraturan Daerah tentang eksistensi KJA di Haranggaol. Hal ini dinilai penting agar petani memiliki kepastian hukum.
DPRD juga menegaskan bahwa jumlah KJA yang akan diakui adalah berdasarkan data setelah pemangkasan, bukan data lama sebelum penertiban. Untuk melengkapi pembahasan di tingkat kabupaten, data KJA tahun 2023 akan diserahkan Camat Haranggaol kepada pimpinan DPRD.
Selain itu, DPRD juga menyoroti persoalan akses danau. Kolam-kolam yang berada di jalur kapal dari masing-masing nagori diminta untuk segera dibuka agar lalu lintas transportasi di Danau Toba tidak terhambat.
” Kita cari solusi bersama. Dengan adanya Perda, semua jadi jelas dan tidak ada lagi abu-abu,” tegas Samrin.
Di sisi lain, Ketua Asosiasi Dearma Haranggaol Pieter Damanik menyambut baik langkah DPRD dan Pemkab. Ia berharap proses penyusunan Perda nantinya menggunakan data 5000 petak KJA tahun 2023 sebagai bahan pertimbangan utama.
Menurutnya, data yang akurat akan melindungi petani dan memastikan keberadaan mereka diakui secara sah.
Sementara itu, pengusaha KJA Mariando Nainggolan menegaskan bahwa kegiatan budidaya yang ia jalankan bertujuan baik.
Ia menolak anggapan bahwa KJA menghancurkan pasar lokal. Menurutnya, keberadaan keramba justru membantu petani memiliki penghasilan. Mariando juga memiliki harapan besar ke depan.
Ia ingin Ikan Tilapia dari Haranggaol bisa dikenal hingga ke luar negeri. Untuk itu ia meminta agar regulasi yang akan dibuat pemerintah juga memperhatikan aspek ekonomi masyarakat.
“Kalau ada aturan dan pengawasan, kami siap mengikuti. Yang penting masyarakat tetap bisa bekerja,” ujarnya.
Dengan bertemunya tiga pandangan ini, diharapkan Pemkab Simalungun dapat segera menindaklanjuti agar penataan KJA di Haranggaol berjalan adil, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan gesekan di tengah masyarakat. (SNC)
Laporan: Soemardi Sinaga
