SimadaNews.com- Gabungan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumatera Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan konsolidasi strategis di Kota Medan 6 Maret 2026 lalu.
Forum ini secara khusus membedah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai mulai menyimpang dari tujuan awalnya sebagai program peningkatan gizi masyarakat.
Organisasi yang terlibat dalam forum tersebut antara lain PMII, GMNI, IMM, KAMMI, dan GMKI.
Dalam diskusi itu, para peserta menilai implementasi program MBG di sejumlah daerah, khususnya di Sumatera Utara, memunculkan berbagai persoalan serius yang perlu segera dievaluasi.
Program Besar Menuju Indonesia Emas 2045
Secara nasional, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Program ini juga diproyeksikan menjadi instrumen penting dalam memutus rantai stunting serta meningkatkan kualitas gizi anak dan ibu hamil.
Beberapa target besar yang menjadi pijakan program ini antara lain:
- Target penerima manfaat mencapai sekitar 19,47 juta orang, mulai dari siswa PAUD hingga SMA, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.
- Anggaran nasional mencapai sekitar Rp71 triliun dalam APBN 2025.
- Program ini juga dipandang sebagai implementasi hak masyarakat atas kesejahteraan dan kesehatan, sebagaimana diatur dalam konstitusi serta regulasi sektor kesehatan.
Di Sumatera Utara, alokasi anggaran program ini disebut mencapai sekitar Rp1,26 triliun, dengan target pelayanan bagi sekitar 700 ribu siswa melalui pembangunan 1.762 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Temuan FGD: Dugaan Masalah Sistemik
Namun dalam forum diskusi yang digelar di Medan, sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa menilai pelaksanaan MBG di lapangan belum berjalan sesuai harapan.
Beberapa isu yang disoroti antara lain:
1. Keamanan pangan
Kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di beberapa wilayah nasional disebut menjadi indikator lemahnya standar dapur serta pengawasan terhadap penyedia makanan.
2. Dugaan praktik tidak transparan
Forum FGD menyoroti kemungkinan adanya penunjukan vendor penyedia makanan yang dinilai tidak terbuka dan berpotensi hanya melibatkan kelompok tertentu.
3. Ketidakjelasan data publik
Para peserta diskusi juga mempertanyakan transparansi terkait kepemilikan atau keterkaitan vendor MBG dengan pejabat atau pihak tertentu.
Sikap dan Tuntutan Mahasiswa
Berdasarkan hasil kajian yang dibahas dalam forum tersebut, Cipayung Plus Sumatera Utara menyampaikan sejumlah sikap dan tuntutan kepada pemerintah, di antaranya:
- Mendesak penghentian praktik nepotisme dalam pengelolaan program MBG.
- Meminta audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran MBG di Sumatera Utara.
- Mendorong pemeriksaan standar higienitas seluruh dapur MBG di wilayah Sumut.
- Mendesak evaluasi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab mengawal program tersebut di tingkat daerah.
- Meminta transparansi publik terkait vendor dan pengelolaan program.
Salah satu peserta forum menegaskan bahwa program sebesar MBG harus dijalankan secara profesional dan transparan.
“Jika program sebesar ini dikelola dengan praktik yang tidak sehat, maka cita-cita besar menyiapkan generasi masa depan bisa terancam. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan sekarang juga,” tegasnya.
Para mahasiswa berharap pemerintah segera merespons temuan tersebut agar program yang digagas untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia dapat berjalan sesuai tujuan awalnya. (SNC)
Laporan: Dian
