POLEMIK Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ramai di tingkat nasional tak luput menjadi perbincangan di Sumatera Utara, termasuk di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun.
Di warung kopi hingga ruang guru, topik yang sama mengemuka: apakah anggaran MBG benar-benar mampu menghadirkan makanan bergizi yang layak bagi anak sekolah?
Klarifikasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) soal alokasi bahan makanan Rp8.000–Rp10.000 per porsi memang memberi gambaran baru. Namun di daerah seperti Siantar-Simalungun, diskursus publik tidak berhenti pada angka.
Pertanyaan yang lebih dekat dengan realitas masyarakat adalah: cukupkah anggaran itu menghadirkan menu bergizi di tengah fluktuasi harga bahan pangan lokal?
Di pasar tradisional Pematangsiantar, harga telur, ayam, dan ikan kerap mengalami naik turun.
Kondisi ini membuat penyusunan menu MBG di daerah tidak selalu mudah. Dengan anggaran terbatas, penyedia makanan harus cermat menjaga keseimbangan antara protein, karbohidrat, dan sayuran.
Di sisi lain, Sumut khususnya Siantar-Simalungun, memiliki potensi pangan lokal melimpah, ikan air tawar, tempe, tahu, hingga sayur mayur yang relatif terjangkau.
Jika dikelola kreatif, potensi ini justru bisa menjadi kekuatan MBG di daerah. Menu sederhana tidak selalu berarti kurang gizi, selama komposisinya tepat.
Persepsi Orang Tua dan Sekolah
Bagi banyak orang tua, MBG dipandang sebagai bantuan penting, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
Program ini bukan sekadar soal makan siang gratis, tetapi juga jaminan anak mendapatkan asupan protein yang mungkin tidak selalu tersedia di rumah.
Namun, ketika foto menu sederhana viral di media sosial, muncul kekhawatiran bahwa kualitas makanan tidak merata.
Sekolah pun berada di posisi dilematis. Di satu sisi mendukung program pemerintah, di sisi lain harus menjawab pertanyaan orang tua mengenai mutu makanan yang diterima anak.
Perspektif lokal menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan kebijakan pusat, tetapi juga manajemen pelaksanaan di lapangan. Kualitas dapur, pengawasan distribusi, hingga kreativitas penyedia menu sangat memengaruhi hasil akhir di piring (ompreng) siswa.
Di daerah, pengawasan masyarakat justru menjadi lebih kuat karena kedekatan sosial. Kritik cepat muncul, tetapi sekaligus membuka ruang evaluasi yang konstruktif.
Ini adalah peluang bagi pemerintah daerah untuk terlibat aktif memastikan standar gizi benar-benar terpenuhi.
SimadaNews memandang polemik MBG di Sumut, khususnya Siantar-Simalungun, sebagai refleksi ekspektasi besar masyarakat terhadap program yang menyasar generasi muda.
Publik daerah tidak menuntut menu mewah, tetapi berharap kualitas gizi yang konsisten dan transparansi pelaksanaan.
Program ini berpotensi menjadi intervensi penting dalam mencegah stunting dan meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Namun, manfaat tersebut hanya akan terasa jika pelaksanaannya sensitif terhadap kondisi lokal, harga pangan, kebiasaan makan, serta potensi bahan baku daerah.
Ke depan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci.
Sumut, khususnya Siantar-Simalungun dengan kekayaan pangannya memiliki peluang menjadikan MBG bukan sekadar program nasional, tetapi gerakan pangan lokal bergizi bagi anak-anak. (*)
Penulis: Hermanto Hamonangan Sipayung SH,CIM, Pemimpin Redaksi SimadaNews
