PASCA Kabinet Indonesia Kerja (2014-2019), periode kabinet Jokowi-Ma’ruf lima tahun ke depan (2019-2024) diberi nama Kabinet Indonesia Maju (KIM).
Jika KIK lebih mencerminkan pemerintahan yang menuntut etos dan kinerja yang tinggi, KIM dinilai lebih dari itu. Lebih pada perampingan birokrasi, pemangkasan undang-undang, dengan menteri-menteri yang handal mengelola manajerial dan mumpuni sebagai eksekutor program di tiap-tiap kementerian. Semuanya bermuara pada visi Indonesia Maju.
Ikhtiar mengarah ke sana dinilai positif bagi semangat percepatan pembangunan. Pemerintah dituntut untuk bekerja cepat, tepat, dan tuntas. Untuk itu, tiap menteri sebagai pucuk pimpinan tiap-tiap kementerian harus benar-benar fokus.
Fokus menjadi parameter penting dalam mewujudkan semangat Indonesia Maju. Dengan fokus, maka ruang untuk bekerja cepat, tepat, dan tuntas, tentunya membantu percepatan gerak langkah pembangunan. Tanpa fokus, tentu berpotensi lambat, berubah orientasi, dan bertele-tele.
Tulisan ini tidak berpretensi untuk menilai kapasitas para menteri yang telah dipilih dan dilantik oleh presiden, tidak juga analisis nomenklatur kementerian/lembaga. Apalagi perimbangan menteri asal parpol dan kaum profesional, namun lebih pada potensi fokus dan konsentrasi mereka dalam membantu presiden.
Sejatinya, seluruh menteri dalam KIM telah terbebas dan steril dari ragam pengaruh struktur lain di luar amanah kementerian yang telah mereka emban. Pada faktanya, masih ada menteri-menteri yang rangkap jabatan sebagai Ketua Umum Parpol, seperti Airlangga Hartarto (Menko Ekuin/Ketua Umum Partai Golkar), Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan/Ketua Umum Partai Gerindra), dan Suharso Monoarfa (Kepala Bappenas/Pj. Ketua Umum PPP).
Dipastikan, rangkap jabatan mereka berpengaruh negatif bagi semangat fokus pada percepatan pembangunan menuju Indonesia maju itu.
Sebenarnya pada Tahun 2014 lalu, Presiden Jokowi secara tegas telah mengantisipasi kabinet yang fokus dengan langkah. Pertama, melibatkan KPK dalam proses verifikasi para calon menteri kabinet, agar kabinet steril dari ragam kasus korupsi sebelum menteri kabinet dilantik.
Kedua, memastikan kabinet yang dilantik tidak rangkap jabatan sebagai Ketua Umum Parpol.
Pada faktanya, selama 5 tahun periode KIK, kita menyaksikan terjadi inkonsistensi beberapa menteri kabinet di tengah jalan.
Pertama, terkait korupsi, kita pada akhirnya menemukan bahwa terdapat menteri-menteri kabinet yang terciduk oleh KPK, tepatnya Menteri Sosial Idrus Marham (Partai Golkar) dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (Partai PKB).
Terkait jabatan rangkap, kita ketahui bahwa pemerintah mengamini rangkap jabatan yang disandang oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, yang juga merangkap Ketua Umum Partai Golkar, yang menggantikan Setya Novanto.
Agak disayangkan, untuk KIM, Presiden Jokowi tidak mempertegas prasyarat kabinet seperti pada KIK yang lalu. Presiden Jokowi sama sekali tidak mempertegas posisi menteri yang rangkap jabatan sebagai Ketua Umum Parpol.
Besar kemungkinan, Presiden Jokowi sejatinya sedang menantikan kedewasaan para menterinya yang sedang rangkap jabatan. Melibatkan dan merangkul beberapa Ketua Umum Parpol dalam kabinet, disatu sisi menjadi hal yang dilakukan oleh presiden, atas argumentasi kebutuhan nasional dan rekonsiliasi bangsa, namun disisi lain, Presiden Jokowi sedang menguji konsistensi para menteri dimaksud untuk tidak rangkap jabatan.
Tulisan ini coba menggugah kedewasaan para menteri yang sedang rangkap jabatan itu, apalagi peran mereka sangat strategis dalam mewujudkan spirit Indonesia Maju. Semoga mereka dapat lebih fokus, fokus, dan fokus dalam menjalankan amanah yang sedang mereka emban. (snc)
Penulis: Harmaini El-Harmawan, Majelis Pertimbangan DPD MDI Sumut
