INTEGRITAS penyelenggara pemilu dan proses pemilu merupakan prasyarat penting pemilu, agar hasil pemilu secara konstitusional disepakati oleh rakyat.
Dalam kaitan ini, keberadaan ruang untuk melakukan pengawasan pemilu menjadi sangat penting.
Pemantauan pemilu harus dilakukan untuk menjamin terbangunnya sistem politik yang demokratis.
Pemantau pemilu diyakini telah memberikan kontribusi yang berarti dan substansial dalam meningkatkan integritas penyelenggaraan pemilu di banyak negara, termasuk Indonesia.
Pengawasan pemilu menjadi muatan terpenting dalam proses pemilu agar pemilu dapat terselenggara sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu yang diamanatkan oleh konstitusi secara langsung, umum, bebas, dan bebas, kerahasiaan, kejujuran dan keadilan.
Pemantauan pemilu semakin mendapat perhatian, terutama setelah masa reformasi. Pasca reformasi, peraturan perundang-undangan terkait pengawasan pemilu semakin memperkuat pengawas pemilu, baik secara kelembagaan maupun kewenangan.
Bawaslu, sebagai organisasi dengan mandat konstitusional untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu, membutuhkan dukungan semua pihak dalam proses pengawasan tersebut.
Secara kelembagaan, tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan pemilu sepenuhnya berada di tangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), namun semua pihak terutama warga negara memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memantau pemilu.
Fakta bahwa seluruh warga negara berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan pemilu bukan berarti bahwa pengawas pemilu dianggap tidak mampu menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, melainkan hanya untuk terus memantapkan dan memaksimalkan proses pemantauan pemilu.
Agar sesuai dengan amanat konstitusi dan memperoleh legitimasi rakyat yang menyeluruh, utuh dan kuat.
Proses pemantauan pemilu untuk memastikan bahwa hak pilih yang diberikan dialihkan secara benar dan konstitusional. Selain menundukkan masyarakat pada pemilihan, pemilihan partisipatif dapat memberikan pendidikan politik kepada anggota masyarakat.
Masyarakat belajar dan memahami bahwa pemilu bukan sekedar perebutan kekuasaan, tetapi lebih dari itu, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan yang dimilikinya dan dijamin oleh konstitusi.
Adanya mentalitas pengawasan massa dari masyarakat akan mengingatkan dan mengawasi penyelenggara pemilu untuk berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan pemilu.
Dampaknya, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemantau, dan seluruh pemangku kepentingan dapat belajar berperan sesuai dengan latar belakang dan kemampuannya masing-masing.
Pengawasan Partisipatif merupakan wadah kolaborasi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan masyarakat dalam meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan.
Bawaslu tidak dapat melakukan pengawasan secara optimal dikarenakan keterbatasan personel, sehingga membutuhkan peran serta masyarakat agar turut andil dalam melakukan pengawasan Pentingnya kontrol partisipatif dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu, yang bertujuan untuk menciptakan pemilu yang demokratis.
Saat ini terdapat beberapa lembaga pemantau pemilu, antara lain Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat pusat, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di daerah, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang khusus menangani etika.
Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat sadar akan pentingnya menjaga perilaku yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi, sehingga mampu mendorong Pemilu yang berkualitas dan bermartabat.
Pada saat ini, pengawasan partisipatif dalam pemilu menjadi semakin penting untuk memastikan proses demokrasi yang bebas dan adil.
Metode ini melibatkan partisipasi dari masyarakat dalam memantau dan melaporkan kegiatan pemilu, yang membantu mengidentifikasi ketidakberesan atau masalah potensial secara real-time.
Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan tersebut, pengawasan partisipatif dianggap efektif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas.
Partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif juga dapat meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan, sehingga hasil dari pemilu dapat lebih mewakili kehendak rakyat.
Melalui pengawasan partisipatif, masyarakat dapat dilibatkan dalam menyaring kecurangan atau praktek-praktek yang merugikan proses demokrasi, dan dapat menciptakan sistem pemilihan yang lebih berintegritas dan terpercaya.
Selain itu, pengawasan partisipatif dapat membantu memperkuat dan melindungi hak-hak pemilih, serta menghindari pelanggaran hak asasi manusia dan manipulasi dalam proses pemilihan.
Diperlukan pendidikan politik yang berkelanjutan untuk membangun kesadaran politik masyarakat dalam mengawal proses pemilihan yang adil dan terbuka.
Namun, ada beberapa hambatan dan tantangan yang perlu diatasi dalam mengimplementasikan pengawasan partisipatif.
Beberapa faktor yang dapat menjadi hambatan meliputi kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan partisipatif, kurangnya sumber daya dan akses terhadap informasi, tekanan atau intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan, serta kurangnya dukungan dari pihak pemerintah atau lembaga penyelenggara pemilihan umum.
Maka dari itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan partisipatif dalam pemilu dan memperkuat dukungan dari pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilihan umum.
Dalam mengupayakan pengawasan partisipatif yang efektif, dibutuhkan strategi dan inovasi dalam memperhatikan hambatan-hambatan tersebut.
Diharapkan kegiatan ini memberikan kesadaran partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik. (*)
Penulis adalah Panwascam Kec. Nguntoronadi, Wonogiri
