SimadaNews.com – Hari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September menjadi momen bagi para petani Toba yang terhimpun dalam Serikat Tani Toba dalam menyatakan sikap atas permasalahan dan kendala yang dihadapi selama ini.
Hak atas tanah, pertanian, kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas harapan yang disampaikan melalui Konferensi Pers di Balige, Jumat (24/09/2021).
“Kami berharap agar Pemerintah Kabupaten Toba dapat memperhatikan nasib para petani melalui berbagai kendala yang petani hadapi di desa,” kata Pengurus Serikat Tani (ST) Toba, Sammas Sitorus.
Ketimpangan kepemilikan tanah oleh petani masih menjadi persoalan mendasar yang dialami oleh masyarakat. Pemerintah diharapkan memberikan perlindungan atas upaya masyarakat adat untuk mempertahankan Tanah adat nya.
“Kegagalan panen dapat terjadi akibat ketidaksediaan pupuk, saat kami membutuhkan pupuk untuk pertanian kami, harga pupuk naik. Kami petani di Desa Janji Maria mampu membeli pupuk ke Pusri tapi bagaimana caranya tolong kami dibantu agar pertanian kami tidak mengalami kegagalan,” sebut petani di Desa Janji Maria, Kecamatan Borbor, Marojahan Sitanggang.
Persoalan lain yang tidak luput dari perhatian oleh ST Toba ialah jaminan harga yang belum berpihak dan pengadaan alat alat pertanian yang belum tepat sasaran.
Bukan hanya persoalan petani, isu di bidang pendidikan dan Kesehatan juga tidak terlepas dari perhatian ST Toba.
Pemerintah Kabupaten Toba diharapkan dapat meningkatkan anggaran kesehatan terkait penerimaan Bantuan luran (PBI) dari APBD untuk program BPJS KIS dan tetap menyediakan anggaran jaminan persalinan (Janpersal) bagi kurang mampu.
Peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan mulai dari puskesmas pembantu, pos kesehatan desa, dan Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah serta kebutuhan dalam menempatkan bidan desa di tempat yang dibutuhkan, seperti desa Janji Maria, Kecamatan Borbor.
Keterbukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ) di tingkat Desa, Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten yang dirasakan para petani masih belum terlaksana.
“Jaminan kesehatan bagi masyarakat di kecamatan Uluan, kami para petani mengeluh, kartu BPJS tidak bisa kami peroleh, kami berharap pemerintah memberikan JKN, prosedur sudah kami ikuti tapi kami tidak juga menerima kartu JKN, apa yg harus kami lakukan agar kami bisa memiliki kartu BPJS, selama ini kami berobat dengan biaya sendiri,” ungkap Br Sidabutar, warga Desa Lumban Binanga, Kecamatan Uluan.
Sejumlah petani yang hadir pada kesempatan itu juga mengeluhkan sumbangan untuk kebutuhan sekolah yang dinilai membebani orang tua, secara khusus di masa pandemi saat ini.
“Beasiswa dari pemerintah agar lebih transparan. Di masa pandemi ini pengeluaran orang tua meningkat karena harus membeli HP dan Kuota, dan akses pendidikan yang berkualitas semakin sulit di gapai sampai ke pelosok desa karena keterbatasan jaringan internet,” sebutnya.
Secara umum, sejumlah petani yang hadir menyuarakan keluhan yang sama yakni kelangkaan pupuk. (jaya napitupulu)
