ada sebanyak 49 kasus pelangaran Ham, 72 orang mengalami luka, 17 orang diskriminalisasi dan 1 orang meninggal dunia.
Ada beberapa kasus besar terkait penyerobotan lahan milik masyarakat yang dilakukan Perusahaan Perkebunanan maupun Tambang.
Secara umum, penyerobotan lahan yang berujung konflik antara masyarakat versus perkebunan terjadi dalam 3 zona.
Pertama di areal Hak Guna Usaha (HGU), yakni HGU yang terbit sebagai dasar perusahaan perkebunan beroperasi justru berada dalam kawasan masyarakat hidup dan berkehidupan. Kedua, tanah Non HGU, yakni kondisi dimana perusahaan justru mengelola tanah diluar luasan HGU yang diterbitkan. Ketiga, Konflik di tanah-tanah eks HGU.
“Kita masih ingat bagaimana kasus konflik PT.Toba Pulp Lestari di kabupaten Humbang Hasundutan yang memakan banyak korban dan disini lawan dari masyarakat “head to head” adalah aparat keamanan dengan alasan keamanan, dan di ranah hukum dimenangkan oleh corporation si pemilik modal asing, dan saat ini hutan ekaliptus ini sudah tersebar hingga ke kabupaten Tobasa (Parsoburan),” tuturnya.
Wahyu merunut, Sumut adalah provinsi yang memiliki cadangan mineral terbesar Indonesia dan beberapa perusahaan yang sudah berdiri diantaranya PT. Sorik Mas di Madina, PT.Martabe di Batang toru Tapanuli Selatan, PT Dairi Prima Mineral di Dairi yang sebagian konsesinya berada pada kawasan hutan lindung yang nantinya segera melakukan penambangan galian Pb (Timah hitam), dan PT SOL di beberapa titik yang ada di Pahae Tapanuli Utara dan beberapa tambang lainnya.
Pada akhirnya akan kembali berbicara konflik agraria yang nantinya akan berujung kepada lahan-lahan masyarakat adat setempat akan dirampas.
Dan masyarakat yang tinggal diwilayah tambang, umumnya akan lebih kuat melawan untuk mempertahankan tanah leluhur mereka yang secara legalitas tidak dimiliki mereka.
Untuk itu, lanjut Wahyu, demi kepentingan umum pemerintah harusnya memperhatin serius membangun regulasi dengan mementingkan hak-hak masyarakat.
Melihat kondisi itu, Wahyu berpendapat perlunya penghentian perusakan hutan yang cukup tinggi, pelanggaran HAM dan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan di Sumut.
“Jika tidak, delapan atau 10 tahun akan datang, anak cucu kita takkan lagi bisa merasakan hijaunya daun, kesegaran udara di negeri ini. Karena di Negeri ini bukan milik Corporation tertentu tetapi milik seluruh rakyat Indonesia, dan kami mendesak kepada seluruh Institusi yang terkait di dalamnya untuk tegas dalam menjalankan konstitusi yang ada di negara ini dan berpihak kepada masyarakat untuk kepentingan hajat orang banyak bukan lagi korporasi,” tegas Wahyu.
Wahyu menambahkan, solusi menyelesaikan konflik agraria adalah melakukan percepatan reforma agraria sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Presiden Jokowi.
Distribusi lahan kepada petani, bukan kepada perusahaan atau preman tanah harus segera dilaksanakan oleh pihak pemerintah provinsi Sumatera Utara.
Secara konstitusi telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 9 ayat 2 bahwa “Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.” maka pada dasarnya Negara sebagai intitusi eksekutor setiap UU menjamin hak masyarakat, terutama petani mendapatkan lahan untuk digarap demi kelangsungan hidup.
“Dan ini suara kami kepada pasangan calon agar melihat Sumatera utara tidak sebagai lahan garapan baru, tetapi menjadi pekerjaan rumah besar yang dikerjakan bersama mulai dari daerah hingga ketingkatan pemerintah pusat,” kata Wahyu mengakhiri. (mas/snc)
Discussion about this post