SimadaNews.com-Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, disambut aksi demo dari Kelompok Cipayung Plus, saat berkunjung ke Kota Siantar, Rabu (3/7).
Massa yang berunjukrasa sebelumnya di Kantor DPRD Siantar, meminta perjanjian kerjasama pengalihan lahan Gedung Olahraga (GOR) Siantar, antara Pemko Siantar dan pihak ketiga, segera dibatalkan.
Namun setelah mengetahui Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sedang berkunjung ke Siantar dan sedang berada di Rumah Dinas Walikota, massa pun bergerak menuju rumah dinas Walikota Jalan MH Sitorus.
Di depan rumah dinas walikota, mahasiswa yang berasal dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Persatuan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma PP), sempat memblokade Jalan MH Sitorus, hanya berjarak beberapa meter dari rumah dinas.
Niat para mahasiswa meringsek masuk ke rumah dinas, dihadang petugas Satpol PP Kota Siantar dan personel Polresta Siantar. Bahkan, sempat ada aksi saling dorong antara mahasiswa dan para petugas.
Para mahasiswa pun memilih berorasi di Jalan MH Sitorus. Secara bergantin, mereka mengecam kebijakan Walikota Siantar Hefriansyah yang sudah menandatangani kerjasama dengan PT Suritama Mitra Kencana, dalam hal pengalihan dan pemanfaatan lahan GOR Siantar, menjadi sarana pusat perbalanjaan atau mall.
“Alih fungsi GOR melanggar Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri No.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah,” kata para orator secara bergantian.
Menurut mereka, alih fungsi GOR merupakan kebijakan yang akan mengancam keberlangsungan pasar tradisional.
Mereka juga mengkritisi sistem Build Operate Transfer (BOT) yang hanya akan menguntungkan pihak investor dan tidak memberikan dampak bagi masyarakat kecil.
Terakhir, mereka beranggapan pembangunan mall yang berada dekat dengan lingkungan sekolah mengakibatkan kekwatiran segala aktifitas di sekolah terganggu dan mengakibatkan kemacetan berlalu lintas, serta pembangunan GOR tidak transparan dan diduga ada gratifikasi.
“Atas kondisi itu, kami dari Kelompok Cipayung Pluk, menolak alih fungsi GOR Siantar,” teriak salah seorang orator. (snc)
Editor: Hermanto Sipayung
