SimadaNews.com-Gerakan Daulat Desa (GDD), mengapresiasi peryataan Presiden Jokowi Kamis 22 Agustus 2019, yang akan melakukan percepatan kesejahteraan rakyat Papua. Tetapi percepatan kesejahteraan, harus dibarengi bersamaan dengan pemulihan indentitas, harkat martabat diri dan budaya rakyat Papua.
Sekretaris Jendral GDD Sabar Mangadoe, Jumat 23 Agustus 2019, menuturkan, apa yang sekarang dilakukan Presiden Jokowi, sesungguhnya melanjutkan yang telah dilakukan sebelumnya oleh almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) saat menjabat sebagai Presiden.
Waktu itu, Gusdur mengganti nama Provinsi Irian, kependekan dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland dengan Provinsi Papua. Hal yang sama juga dilakuan Gus Dur mengganti nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makasar, nama suku Makasar.
Menurut Sabar, upaya Gus Dur tidak dilanjutkan pada era SBY menjabat Presiden Tahun 2004-2014. Tapi sejak Presiden Jokowi memang dilanjutkan kembali, namun baru sebatas fokus pada upaya percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat Papua.
Dewan Pemulihan Harkat dan Martabat serta Budaya Rakyat Papua
Sabar mengungkapkan, Gerakan Daulat Desa mengusulkan agar Presiden Jokowi bersama para pemangku kepentingan lainnya, untuk segera mengambil sebuah inisiatif baru, yaitu untuk membentuk sebuah Badan atau Dewan Khusus yang bersifat Otonom.
Sabar menambahkan, badan ini dimaksud berperan untuk memulihkan segera indentitas, harkat dan martabat diri serta budaya rakyat Papua.
“Jadi solusi Papua tahap berikutnya adalah selain percepatan peningkatan kesejahteraan yang ditambah serta berbarengan dengan proses pemulihan identitas, harkat dan martabat diri serta budaya rakyat Papua. Bila Aceh dulu bisa kok, kenapa Papua tidak ??” pungkas Sabar. (snc)
Editor: Hermanto Sipayung
