SimadaNews.com – Humas dan wartawan Pemko Medan mengadakan kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), namun kuat dugaan berbau kepentingan politik pada Pilkada Kota Medan baru – baru ini?
Guna menyajikan berita sesuai kode etik, beberapa awak media mengkonfirmasi Kabag Humas Pemko Medan Rahman Pane, terkait kegiatan itu, apakah kegiatan itu masuk anggaran Humas Pemko Medan?
“Anggaran kegiatan UKW, Humas Pemko Medan tidak ada anggarannya, tapi untuk itu, coba ditanyakan ke keuangan Pemko Medan,” kata Amon sapaan akrab Rahman Pane, saat dikonfirmasi, Jumat (25/12/2020).
Menyisir ke keuangan Pemko Medan, terkait mata anggaran UKW dimaksud, awak media lanjut mengkonfirmasi Kasi Keuangan Pemko Medan Halim Hasibuan. Menjawab wartawan Halim mengatakan bahwa mata anggaran di Sekretariat Pemko Medan untuk kegiatan UKW tidak ada.
“Tidak ada di RKA atau di DPA kegiatan UKW tersebut,” ujarnya ke awak media.
Begitupun awak media ini juga mengkonfirmasi Ketua Komisi I DPRD Kota Medan Rudiyanto terkait kegiatan UKW itu. Pasalnya anggota dewan wajib mengetahui semua kegiatan yang memggunakan anggaran oleh Pemko Medan.
“Kami bahas anggaran di Sekretariat Pemko Medan kemaren tidak ada usulan UKW, tidak ada itu, teringatnya UKW itu apa ya?” tukas Rudiyanto balik bertanya terkait UKW itu.
Setelah dijelaskan, Ketua Komisi I itu mengerti dan kemudian mengatakan kembali,” Tidak ada kegitan itu yang masuk sama kami,” ujarnya kemudian.
Setelah mendapat informasi dari beberapa nara sumber terkait UKW yang disinyalir menimbulkan isu hangat di kalangan wartawan Kota Medan, dugaan kuat adanya kesan UKW itu mengarahkan wartawan mendukung salah satu paslon peserta Pilkada Kota Medan.
Untuk menyikapi isu tersebut pihak awak media menelusuri akun Facebook Ketua Panitia UKW Pemko Medan, Apakah aman dari dukung mendukung Calon Walikota Medan?
Diketahui, bagi setiap yang berprofesi sebagai wartawan baik ditingkatan yang lebih tinggi pada media dan termasuk dalam lingkup jurnalis dilarang untuk dukung mendukung calon dalam ajang Pemilu, apalagi telah memiliki sertifikat kompetensi dari Dewan Pers, bila terbukti melanggar, maka ada sanksi hingga pembekuan sertifikat kompetensi yang dimilikinya.
Karena ada kaitan dengan Ketua Panitia UKW Pemko Medan bernama Lilik Riadi, lantas dilakukan konfirmasi terhadapnya, dan beliau menjawab,
“Itu tidak ada korelasinya sama UKW ini,” bilang Lilik Riadi Dalimunthe sambil menutup perbincangan melalui telepon seluler, Jumat (25/12/2020). (nelly)
