SimadaNews com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menggelar Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkaikan dengan evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan I Tahun 2026, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan strategis ini dipimpin langsung Bupati Simalungun, Anton Ahmad Saragih, didampingi Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora, dan berlangsung di Balei Harungguan Tuan Rondahaim Saragih.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa penguatan PAD melalui digitalisasi merupakan isu strategis yang harus menjadi perhatian serius seluruh jajaran pemerintah daerah.
Hal ini sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2024.
“Transformasi menuju sistem pembayaran non-tunai atau cashless sudah menjadi kebutuhan. Ini akan memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi,” ujar Bupati.
Ia juga menekankan bahwa digitalisasi tidak hanya menyasar sektor pendapatan, tetapi juga belanja daerah melalui penerapan sistem berbasis elektronik. Salah satunya adalah penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) secara daring.
Selain itu, Pemkab Simalungun mulai kembali mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai instrumen transaksi belanja yang lebih praktis dan akuntabel. Secara simbolis, kartu tersebut telah diserahkan kepada sembilan organisasi perangkat daerah (OPD).
Bupati mengingatkan agar penggunaan fasilitas tersebut dilakukan secara bijak dan diawasi secara ketat oleh instansi terkait guna mencegah potensi penyimpangan.
Dalam upaya peningkatan PAD, optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga menjadi perhatian utama. Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB Tahun 2026 dilakukan sebagai langkah awal mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Sementara itu, Kepala BPKAD sekaligus Sekretaris TP2DD, Simson Sauttua Tambunan, menjelaskan bahwa TP2DD berperan sebagai motor transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah.
Ia menyebutkan, hingga kini Pemkab Simalungun telah mengajukan 33 KKPD ke Bank Sumut dan sembilan di antaranya telah disetujui.
Selain itu, perluasan kanal pembayaran terus dilakukan melalui penerapan QRIS dinamis untuk berbagai sektor retribusi, mulai dari parkir, pasar, persampahan hingga pariwisata.
Program Gebyar QRIS Asik Simalungun 2026 yang telah berjalan selama satu bulan juga menunjukkan respons positif dari masyarakat, ditandai dengan meningkatnya jumlah transaksi digital.
Dukungan terhadap digitalisasi juga datang dari Bank Indonesia. Kepala Perwakilan BI, Ahmadi Rahman, menegaskan pentingnya komitmen pimpinan daerah dalam mendukung implementasi TP2DD, termasuk menjamin keamanan penggunaan instrumen pembayaran digital sesuai regulasi Kementerian Keuangan.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada perwakilan Bank Indonesia dan Bank Sumut, penyerahan KKPD kepada OPD, serta distribusi SPPT PBB kepada sejumlah kecamatan.
Acara turut dimeriahkan dengan pengundian hadiah Gebyar Pajak, sosialisasi penggunaan KKPD oleh Bank Sumut, serta dilanjutkan dengan evaluasi PAD yang dipimpin Sekda dan sesi diskusi bersama seluruh peserta. (SNC)
Laporan: Pirhot Nababan
