SimadaNews.com-Kota Pematangsiantar kembali disorot. Kelompok Cipayung yang terdiri dari GMKI, HMI, dan GMNI menilai berbagai persoalan infrastruktur di kota itu tak kunjung mendapat penyelesaian serius dari Pemerintah Kota.
Dalam pernyataan bersama yang disampaikan, Minggu (17/5/2026), mereka menyoroti sejumlah persoalan mendasar mulai dari jalan rusak, pengelolaan TPA Tanjung Pinggir, mangkraknya optimalisasi Terminal Tanjung Pinggir, hingga belum adanya kepastian pembangunan kembali Gedung IV Pasar Horas pascakebakaran 2024 lalu.
Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun, Yova Ivo Cordiaz Purba, menyebut kondisi tersebut mencerminkan lemahnya keseriusan pemerintah dalam menata kota secara terukur.
Menurutnya, persoalan infrastruktur saat ini bukan lagi sekadar keterlambatan pembangunan, melainkan sudah mengarah pada kegagalan pemerintah daerah menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
“Gedung IV Pasar Horas sampai hari ini masih menyisakan ketidakpastian bagi pedagang. Terminal Tanjung Pinggir juga belum berfungsi maksimal meski terus dibahas dalam berbagai rapat. Sementara praktik terminal bayangan masih terjadi di inti kota,” ujarnya.
Ia menilai kondisi itu menunjukkan lemahnya eksekusi kebijakan di lapangan. GMKI juga menyoroti kerusakan jalan di berbagai titik serta persoalan pengelolaan sampah di TPA Tanjung Pinggir yang dinilai membutuhkan langkah penanganan berkelanjutan.
“Kota ini tidak membutuhkan seremoni dan pencitraan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah keputusan nyata dan kerja konkret,” katanya.
GMKI mendesak Wali Kota Wesly Silalahi bersama organisasi perangkat daerah terkait agar segera membuka roadmap penyelesaian persoalan infrastruktur kepada publik, termasuk target penyelesaian Pasar Horas, optimalisasi terminal, penanganan jalan rusak, hingga tata kelola sampah.
Senada dengan itu, Formateur/Ketua Umum HMI Cabang Pematangsiantar-Simalungun, Raja Doli Lubis, menyebut kondisi sejumlah fasilitas publik di Pematangsiantar semakin memprihatinkan.
Ia menilai Terminal Tanjung Pinggir yang seharusnya menjadi pusat mobilitas masyarakat justru terlihat semrawut dan tidak tertata.
“Fasilitas minim, kebersihan buruk, dan tata kelola yang tidak maksimal membuat terminal terkesan dibiarkan begitu saja,” katanya.
HMI juga menyoroti kondisi Gedung IV Pasar Horas yang dinilai belum mendapatkan perhatian serius, padahal menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat kecil.
Selain itu, persoalan pengelolaan sampah di TPA Tanjung Pinggir juga disebut berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan bagi warga sekitar apabila tidak segera ditangani secara serius.
Sementara itu, Ketua GMNI Pematangsiantar, Nicolas Gurning, memberikan “rapor merah” terhadap komitmen kerakyatan Pemko Pematangsiantar.
Menurutnya, pembiaran terhadap infrastruktur rusak merupakan bentuk pengabaian terhadap hak ekonomi masyarakat kecil.
“APBD seharusnya difokuskan untuk perbaikan fasilitas publik dan stimulus ekonomi rakyat, bukan habis untuk belanja birokrasi atau program seremonial,” ujarnya.
Di akhir pernyataan, Kelompok Cipayung mendesak Pemko segera merealisasikan janji pembangunan serta membuka transparansi anggaran dan langkah taktis pemulihan kota.
Mereka juga memperingatkan akan menggalang aksi massa lebih besar apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret terkait Pasar Horas, jalan rusak, maupun pengelolaan TPA Tanjung Pinggir. (SNC)
