SimadaNews.com- Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi bersama Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga mengikuti entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Merah Putih BPK RI, Jakarta, ini menjadi penanda dimulainya proses audit laporan keuangan seluruh pemerintah daerah. Wesly dan Timbul mengikuti kegiatan tersebut secara daring dari Command Center Balai Kota Pematangsiantar.
Dalam agenda tersebut, Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bobby Adhityo Rizaldi, secara resmi menyerahkan surat tugas pemeriksaan kepada para kepala daerah. Penyerahan itu menandai dimulainya tahapan audit LKPD oleh BPK.
Dalam arahannya, Bobby menegaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan tidak semata-mata untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Lebih dari itu, audit harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, tetapi harus mencerminkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan kemandirian serta ketahanan fiskal daerah di tengah dinamika ekonomi dan meningkatnya tuntutan pembangunan.
Pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan efisiensi belanja.
Sementara itu, Direktur Jenderal Keuangan Negara V, Widhi Widayat, dalam laporannya menyebutkan entry meeting bertujuan menyamakan persepsi antara BPK dan pemerintah daerah, sekaligus memastikan kesiapan dokumen serta koordinasi selama proses audit berlangsung.
Sejumlah kepala daerah dan pimpinan DPRD turut memberikan sambutan, di antaranya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi menyatakan komitmen pemerintah kota untuk mendukung penuh proses pemeriksaan secara terbuka dan kooperatif.
“Kami siap mengikuti seluruh tahapan audit sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah,” katanya.
Menurut Wesly, Pemko Pematangsiantar terus berupaya memperkuat sistem pengawasan internal serta meningkatkan kualitas laporan keuangan agar setiap penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPK dalam mewujudkan sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan.
“Melalui proses ini, kami berharap dapat mempertahankan opini WTP sekaligus memperoleh rekomendasi konstruktif untuk perbaikan ke depan,” tutup Wesly. (SNC)
Laporan: Sabarudin Purba
