SimadaNews.com – Di daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau ‘daerah 3T’ keterbatasan jaringan komunikasi dan koneksi internet masih menjadi kendala bagi tenaga kesehatan untuk mengakses aplikasi kesehatan berbasis digital dan untuk koordinasi antar puskesmas.
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Innformasi (Kominfo) menargetkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia sudah dapat mengakses internet pada akhir tahun ini.
Fadhilah Mathar, Direktur Sumberdaya dan Administrasi BAKTI, menjelaskan dari 13 ribu fasilitas pelayanan kesehatan masih terdapat 2.941 yang belum terlayani akses internet atau sudah tersedia, tetapi dengan kualitas yang kurang atau tidak stabil.
Fadhilah mengatakan awalnya, BAKTI berencana membangun akses internet secara bertahap sampai 2023, tetapi diputuskan untuk dipercepat menjadi akhir tahun ini.
“Hal ini dimungkinkan melalui alokasi anggaran tambahan yang diusahakan oleh kementerian keuangan melalui percepatan konektivitas internet di tahun 2020,” ungkap Fadhilah dalam diskusi daring bertema “Peranan Telekomunikasi dan Deteksi Dini Stunting pada Anak di Daerah 3T,” Selasa (24/11).
Ketersediaan koneksi internet yang memadai diharapkan dapat mengoptimalkan komunikasi dan penyediaan data oleh tenaga kesehatan untuk percepatan penanganan Covid-19 dan stunting atau perawakan pendek pada balita, Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi kronis terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan.
Keterbatasan jaringan internet menyebabkan minimnya penggunaan aplikasi kesehatan digital di daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia.
Sulit Bertugas
Percepatan pembangunan koneksi internet menjadi kabar baik bagi para tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah-wilayah tersebut. Seperti yang dirasakan dokter Sutrisno Tambunan yang bertugas di Desa Semunad, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
“Sinyal Pak, kami harus meletakkan HP di jendela-jendela, di spot-spot yang sinyal itu ada. Sedangkan contohnya kalau HP doang itu kami naik di bukit atau mencari hotspot yang bagus,”ungkap Sutrisno.
Ditambahkannya keterbatasan akses komunikasi dan internet menjadi kendala untuk komunikasi dan kerja sama antar puskesmas dan rumah sakit rujukan. Misalnya, ujar Sutrisno, beberapa puskesmas tidak bisa menerima rujukan pasien BPJS Kesehatan secara online karena tidak memiliki internet.
Sri Riyanti Windesi, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Selebesolu di Kota Sorong, Papua Barat mengatakan jaringan komunikasi dan internet di tempatnya bertugas sudah lebih baik. Kini petugas Kesehatan bisa memantau tumbuh kembang anak untuk pencegahan dan deteksi dini stunting melalui ponsel. Hal ini kontras dengan 2013 ketika dia harus berjalan kaki untuk memberikan layanan Kesehatan di daerah terpencil di pedalaman Papua.
Bila saat itu sudah ada jaringan komunikasi, ujar Sri Riyanti, dia cukup menghubungi petugas di wilayah itu untuk mendapatkan data.]
“Atau mengajar ibu-ibu kader di kampung untuk membantu memantau apakah ada perubahan berat badan, apakah ini ada pertambahan tinggi badan,” papar Sri Riyanti.
Menurutnya keberadaan jaringan komunikasi internet yang memadai, membantu sosialisasi sembilan pesan inti seribu hari pertama kehidupan, yaitu ASI ekslusif selama 6 bulan, pemberian makanan pendamping ASI gizi seimbang secara bertahap mulai usia 6 bulan, dan melanjutkan pemberian ASI hingga berusia 2 tahun.
Penurunan Stunting
Dikutip dari situs presidenri.go.id, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pada Rabu (5/8/2020) di Istana Merdeka, Jakarta meminta jajarannya untuk fokus kepada sepuluh provinsi dalam upaya penurunan angka prevalensi stunting.
Kesepuluh provinsi yang menjadi perhatian utama tersebut ialah provinsi dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Indonesia, yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.
Meskipun terdapat perbaikan dalam angka prevalensi stunting nasional dari semula berada pada kisaran 37 persen pada 2013 menjadi 27,6 persen di 2019. Presiden memberikan target agar pada 2024 mendatang, angka prevalensi tersebut dapat turun menjadi 14 persen. [voaindonesia]
