BELAKANGAN, kata PAPUA Merdeka berjebah runding di lini masa media sosial dan mainstream. Beberapa menanggapinya hanya sekedar mainan tanpa keseriusan. Dan tak jarang pula yang menganggapinya penting dan genting.
Papua. Ya, satu-satunya wilayah di Indonesia yang sepertinya tidak diakui derajat politiknya. Bagian sejarah Indonesia yang tak tampak di lembar pengetahuan banyak orang.
Konferensi Meja Bundar, sampai Rasisme
Sudah sejak lama, ihwal Papua Barat selalu menjadi bab sensitif dalam cerita panjang sejarah Indonesia. Berawal dari keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) tanggal 24 Desember 1949 hingga kemudian Papua Barat mendapatkan hak kemerdekaan dari Belanda lalu bergabung dengan Indonesia.
Hasil KMB membuat Belanda tancap gas. Propaganda anti-Indonesia terus ditingkatkan. Persatuan Nieuw Guinea didirikan dan menghasilkan keputusan bahwa ‘Papua Barat’ sebagai nama negara, Bintang Kejora sebagai bendera nasional Papua, dan ‘Hai Tanahku Papua’ sebagai lagu kebangsaan.
Luapan Referendum Papua Merdeka tak teredam. Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) adalah Peristiwa pada tahun 1969 yang menandai sejarah baru.
Referendum pun dilakukan untuk menentukan apakah Irian Barat bersedia bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Papua Barat akhirnya memang menjadi bagian dari NKRI kendati proses dan validitas hasil Pepera masih menjadi teka-teki. Usaha culas Indonesia sangat terlihat. Proses penetuan pendapat digunjingkan mendapat tekanan dari Militer Indonesia.
Pada tahun 2015. Tujuh Negara Pasifik, Vanuatu, Tonga, Palau, Tuvalu, Kepualauan Marshall, Nauru dan Kepulauan Solomon menyatakannya sikap pro merdeka Papua secara terbuka.
United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) saat itu diberikan status sebagai Peninjau di Melanesian Spearhead Group (MSG). Lagi-lagi Indonesia berusaha menyalib langkah ULMWP di MSG dengan klaim bahwa Indonesia juga berhak menjadi anggota MSG karena memiliki teritorial di Melanesia. Strategi Indonesia berhasil hingga tahun 2017 silam.
Cerita itupun tak behenti, dari video yang beredar, gejolak terjadi berawal dari ungkapan Rasisme. Teriak dan label Monyet terhadap mahasiswa Papua di Malang menyulut konflik. Sebabnya Masyarakat dan ormas tidak terima lantaran isu pematahan tiang bendera. Konflik pun terjadi dan merembes di sejumlah kota di Indonesia. Yang terparah adalah dibakarnya gedung DPRD Papua Barat.
Menanti Matahari Terbit dari Timur
Persoalan Papua adalah persoalan Keadilan. Salah kaprah apabila dialog selalu digadangkan sebagai solusinya dan embangunan menjadi ujung tombak kebijakannya. Semua tahu sudah 10 kali Joko Widodo (Jokowi) ke Papua, sejumlah mega proyek infrastruktur menjadi perhatiannya.
Harapannya PAPUA dapat bersaing dengan Provinsi lain di Indonesia. Semua aspek mulai dari Pendidikan, kesehatan, ekonomi dan aspek lainnya tak luput dari rencana besar Pemerintahan Jokowi.
Saya pikir dan tentunya cara itu merupakan strategi yang sama seperti pendahulu Jokowi. Melihat Papua dari aspek pembangunan saja. Walau memang benarlah Jokowi lebih massif dalam persoalan kunjungan.
Lantas, persoalan Papua akan selesai dengan pembangunan begitu saja? Lima tahun bukan waktu yang lama untuk membangun sebuah pulau yang wilayahnya lebih luas empat kali dari pulau Jawa. Ditambah dengan akses transportasi da akomodasi yang begitu sulit.
Ada hal baik namun tak adil ketika Jokowi memerintah, beberapa Tahanan Politik (Tapol) di bebaskan. Setidaknya strategi itu menjadi pembeda dari era pemerintahan sebelumnya. Namun pembebasan sekedar angin populis kebijakan, rehabilitasi terhadap Tapol itu pun tidak diberikan.
Sekian banyak orang-orang Papua menjadi Tapol, mengapa persoalan politiknya tidak pernah mau dibeberkan? Bukankah disanalah letak kegagalan pendekatan ‘pembangunan’ itu? Bukankah dari situ muara kecurigaan, stigma dan kekhawatiran terhadap separatisme itu berasal? Tidakkah Indonesia, seharusnya, sudah dapat lebih mampu dan berpengalaman, sebab sudah punya sejarah menangani Aceh dan Timor Leste? Kenapa harus paranoid?
Kenapa harus ‘takut’ dengan pandangan itu dan berpikir: kalau merdeka kelak akan menjadi lebih buruk; orang-orang Papua akan berkonflik satu dengan lain; orang Papua tak sanggup menata masalah mereka sendiri.
Kenapa bermain sebagai hakim? Kenapa Papua tidak boleh merdeka, jika faktanya Indonesia tidak dapat memenuhi harapan dan cita-cita orang-orang Papua? Tidakkah orang Papua boleh mengepas peruntungan mereka sendiri? Tidakkah Indonesia juga merdeka pada saat kondisi jauh lebih miskin dari Papua saat ini?
Ya, Matahari terbit dari Timur. Di hati orang Papua, selalu ada pengharapan datangnya masa depan yang “cerah dan sukacita” di Tanah Papua. Sebuah masa berakhirnya penderitaan dengan lantunan nada kemerdekaan, dan yibu ( sebuah tarian Papua) riang bahagia.
Indonesia tidak pernah mendalami dunia berpikir orang Papua, penantian dan kerinduan mereka akan datangnya masa “pembebasan”. Masa yang tak pernah luntur sedikit pun dan selalu dijaga dalam benak mereka.
Almarhum Muridan S. Widjojo pernah menuliskan: “Sekitar 1970-an lalu, di Desa Keikwa, pantai selatan Papua, seorang paitua Kamoro sedang duduk memandang laut lepas. Ia ditanya pastor tua Frankenmollen, apa yang sebenarnya ia pikirkan tentang keberadaan Belanda, Jepang, dan kini Indonesia.
Dengan enggan paitua itu menjawab, “Bapa, dulu Belanda datang, lalu ada datang Jepang, dan sekarang Indonesia. Kitorang sekarang ada tunggu siapa lagi yang akan datang.”
Orang Kamoro terus menanti kedatangan leluhur mereka, pendahulu mereka, yang akan kembali ke kampung lalu menyelamatkan hidup mereka dari penjajahan. Mereka akan menjadi sejahtera. Dan sebab itu pula Papua tidak pernah berhenti menagih janji pada nenek moyangnya.
Berbagai kekandasan dan patah arang gerakan mitos kargoisme di masa silam tak pernah memutus hasrat untuk mewujudkan harapan baru. Harapan itu kini mendapatkan bentuknya dalam perjuangan “Papua Merdeka”. “Merdeka” untuk rakyat Papua adalah kegairahan penantian sekaligus asa baru.
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” (Pembukaan UUD 1945). (*)
Penulis: Yoshua Abib Mula Sinurat adalah Mahasiwa Pascasarjana Sosiologi UI, Aktivis Sosial/Pengurus Pusat GMKI
