SimadaNews.com – Bupati Kabupaten Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS) memimpin rapat koordinasi rencana pemangkasan Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan Danau Toba Haranggaol Horisan, di Hotel Horison, Kecamatan Haranggaol Horisan, Senin (14/06/2021).
RHS menyampaikan, bahwa Haranggaol Horisan merupakan kawasan yang sangat diberkati Tuhan.
“Saya masih ingat, sebelum ada usaha KJA, pantai Haranggaol Horisan ini, tempat berlabuhnya kapal-kapal besar, karena di kecamatan ini, ada dua hari pekan, dan jalanan menjadi padat,” kata RHS.
Kemudian, disebutkan RHS, setiap hari Sabtu dan Minggu, Haranggaol Horisan menjadi destinasi wisata yang sangat diminati masyarakat dari berbagai daerah.
Namun, seiring waktu berjalan, terjadi perubahan yang sangat luar biasa, kawasan pantai mulai terhalangi oleh munculnya KJA. “Begitulah perubahan yang terjadi,” kata Bupati.
MENDUKUNG KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT
Pada kesempatan itu, Bupati RHS mengingatkan kembali kepada para pemilik KJA, tentang program pemerintah pusat, yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang salah satunya adalah destinasi wisata kawasan Danau Toba, yang menjadi skala prioritas.
“Kita harus mendukung kebijakan tersebut, dengan tidak mengorbankan apa yang sudah dikerjakan para pemilik KJA selama ini. Memang, menjadi sangat sulit untuk mengalihkan sebuah profesi yang telah memberikan kesejahteraan. Tetapi, kita harus menciptakan kesamaan persepsi ke depan, seperti apa mau kita buat,” kata RHS.
Ketua Asosiasi Dearma Haranggaol, Piter Damanik, menyampaikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat, namun disebutkannya, agar pemerintah melakukan pemangkasan yang sifatnya berkeadilan.
“Kita, masyarakat Haranggaol Horisan sanga koperatif, tinggal petunjuk pelaksana dari pemerintah kabupaten agar dilaksanakan dengan baik, karena ada 6 zona dan semua ada ketuanya,” kata Piter Damanik.
“Kita akan melakukannya secara bertahap. Yang penting kita sepakati adalah, bagaimana merespon kebijakan pemerintah pusat, tanpa mengganggu kondisi perekonomian masyarakat, khususnya pengusaha atau pemilik KJA,” kata RHS yang mengharapkan jangan terjadi gejolak sosial dalam kebijakan pemangkasan KJA di wilayah Kabupaten Simalungun.
Dalam rapat koordinasi tersebut, juga disampaikan ada 147 kepala keluarga, yang memiliki 2-10 lubang KJA, tidak akan dilakukan pemangkasan. Yang dilakukan pemangkasan, adalah KJA yang jumlahnya 20 lubang ke atas.
Pembersihan akan dimulai 20 Juni, dimana masyarakat akan membersihkan KJA-nya sendiri dibantu pihak Sat Pol PP dan BPBD. Setelah Haranggaol Horisan, pembersihan KJA akan dilakukan seluruhnya di Danau Toba Kawasan Simalungun.
Disampaikan Bupati RHS, asosiasi bisa menjadi pendukung dalam penyampaian program penataan ini kepada masyarakat.
Bupati menyatakan telah siapkan anggaran Rp8 miliar untuk Simalungun. “Ini bentuk kontribusi saya dalam program haroan bolon,” katanya.
PEMANGKASAN JUNI SAMPAI DESEMBER
Sementara itu, Camat Haranggaol, Elisye Sinaga mengatakan, “Itu rapat penataan KJA dan dalam pertemuan itu, masyarakat bersedia untuk dipangkas secara mandiri. Maka bulan Juni sampai Agustus dipangkas 10 persen, selanjutnya, Agustus- Desember 10 persen lagi tahun ini,”Ujar Camat.
Dijelaskan camat, sebelum kepemimpinan Radiapoh, dulu diisukan ganti rugi, namun pada pertemuan itu, RHS menegaskan tidak ada ganti rugi.
“2023 ditargetkan, KJA bakal Zero di kawasan Danau Toba,dalam rangka mendukung program pemerintah, yakni parawisata super prioritas. Dan keputusan tadi, 10 lobang KJA tidak bakal dipangkas,” tuturnya.
Dijelaskan, Satpol PP bakal diturunkan untuk penertiban. Kendati demikian, masyarakat menginginkan penertiban secara mandiri (pangkas kolam sendiri, red).
Setelah rapat, bupati langsung bertolak ke Pematangraya untuk melanjutkan kerja. Masyarakat dibantu Camat membicarakan pemangkasan dari 11 lobang ke atas. (Soemardi Sinaga)
