SimadaNews.com-Presiden Joko Widodo menyebut masalah terbesar yang dialami Indonesia selama bertahun-tahun dan tidak pernah selesai adalah masalah defisit transaksi berjalan.
Untuk itu, saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Presiden memaparkan mengenai pentingnya Indonesia melakukan transformasi ekonomi.
“Kenapa ini (defisit transaksi berjalan) terjadi? Problemnya adalah impor kita yang masih besar dan ekspor kita yang harus terus kita tingkatkan. Artinya, impornya masih lebih besar daripada ekspornya,” kata Presiden di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, Jumat 10 Januari 2020.
Presiden menjelaskan, selama bertahun-tahun ekonomi Indonesia berbasis pada komoditas dan selalu mengekspornya dalam bentuk bahan mentah atau raw material. Oleh karena itu, ke depannya ia ingin agar Indonesia bisa mengekspor komoditas tersebut dalam bentuk setengah jadi atau bahan jadi melalui hilirisasi industri dan industrialisasi.
Presiden memberikan contoh minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Indonesia saat ini memiliki 13 juta hektare kebun kelapa sawit dengan produksi kurang lebih 46 juta ton per tahun.
Jika produksi per hektare bisa dilipatgandakan, lanjutnya, produksi minyak kelapa sawit Indonesia bisa mencapai hampir 100 juta ton.
“Apa yang ingin saya sampaikan? Jangan lagi kita mengekspor CPO itu terus-terusan. Harus mulai kita ubah pada barang setengah jadi atau barang jadi. Ini yang telah kita lakukan,” ungkapnya.
Menurutnya, jika Indonesia hanya mengekspor minyak kelapa sawit dalam bentuk mentah, Indonesia akan selalu dipermainkan oleh pasar. Misalnya, Uni Eropa yang memunculkan isu bahwa minyak kelapa sawit tidak ramah lingkungan.
“Sebetulnya apa sih mereka ngomong seperti itu? Karena sawit ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari yang dihasilkan oleh mereka. Ini hanya perang bisnis antarnegara, perang ekonomi antarnegara, tapi dipakai alasan terus,” lanjutnya.
Itulah mengapa kini Indonesia mulai memanfaatkan minyak kelapa sawit tersebut sebagai bahan campuran untuk produk biodiesel melalui program B20 tahun lalu, yang kini sudah beranjak menjadi B30. Dengan demikian, kata Presiden, Indonesia tidak perlu khawatir jika minyak kelapa sawit Indonesia tidak diminati oleh pasar karena Indonesia akan memakainya untuk kebutuhan domestik.
“Bayangkan, dengan menjadikan CPO kita ke B30, kita menghemat kurang lebih Rp110 triliun per tahun. Dan nanti kalau sampai ke B50, saya tidak bisa menghitungnya, tapi yang jelas lebih dari Rp200 triliun,” ucapnya.
“Kalau ini nanti bisa masuk ke B100, saya tidak bisa membayangkan bahwa kita sudah tidak impor minyak lagi. Semua yang kita pakai adalah green fuel, yang kita pakai adalah biodiesel, semuanya. Artinya ramah lingkungan,” imbuhnya.
Tidak hanya minyak kelapa sawit, hilirisasi industri juga bisa diterapkan pada komoditas lain, misalnya nikel, bauksit, timah, batu bara, hingga kopra. Presiden menjelaskan, ke depannya komoditas-komoditas tersebut tidak akan diekspor dalam bentuk mentah.
“Karena strategi besar kita ke depan kita ingin jadikan nikel ini lithium baterai yang dipakai untuk mobil listrik, electric vehicle. Karena Indonesia adalah produsen terbesar nikel,” katanya.
Meski penerapannya tidak akan mudah, namun Presiden meyakini bahwa jika Indonesia tidak memiliki strategi ekonomi dan bisnis besar dalam rangka merancang sebuah pembangunan jangka panjang, maka Indonesia akan menjadi eksportir bahan mentah terus-menerus.
“Enggak akan terjadi yang namanya nikel untuk lithium baterai. Inilah riset yang terus kita lakukan agar nanti yang namanya lithium baterai kita harapkan dalam 2-3 tahun akan ketemu. Yang harganya memiliki tingkat keekonomian yang bisa diterima oleh pasar,” paparnya.
Di penghujung sambutannya, Presiden menyampaikan pesan Bung Karno dalam Trisaktinya, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam berkebudayaan.
“Intinya, seperti yang dikatakan Bung Karno dalam Trisaktinya, kita harus berdikari di bidang ekonomi. Sehingga kita tidak mudah lagi ditekan-tekan lagi oleh siapa pun, oleh negara mana pun, dan kita juga akan mandiri secara politik, berdaulat dalam politik karena kita memiliki semuanya di sini yang kita olah dan kita kerjakan sendiri,” tegas Jokowi. (snc)
Sumber: BPMI Sekretariat Presiden
Editor: Hermanto Sipayung
