SimadaNews.com-Sekretaris Daerah Pemprov Sumut, Hj Sabrina meminta 23 KPUD yang akan melaksanakan Pilkada, melakukan kajian mendalam penyusunan anggaran.
Diharapkan, kajian itu bisa menekan dan menyesuaikan anggaran dengan kemampuan keuangan pemerintah kabupaten/kota.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sabrina ketika memimpin Rapat Pembiayaan Pilkada Serentak Tahun 2020, di Aula Raja Inal Siregar, lantai II, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, beberapa waktu lalu.
Hadir di antaranya, Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin, Komisioner Bawaslu Sumut Hardi Munte, Forkopimda Sumut dan Kabupaten/Kota, OPD Pemprov Sumut dan Kabupaten/Kota, serta mewakili KPU dan Bawaslu kabupaten/kota.
“Pilkada serentak tahun 2020 merupakan agenda nasional yang harus kita sukseskan bersama. Jadi, tolong kita bantu kabupaten/kota kita yang masih terhambat dalam proses penyusunan anggarannya. Kita cari mana yang masih bisa ditekan, begitupun yang saat ini masih melakukan pembahasan anggaran, lakukan diskusi dan koordinasi,” kata Hj Sabrina.
Apalagi, kata Sabrina, sesuai dengan jadwal tahapan persiapan KPU, seluruh kabupaten/kota yang akan mengikuti Pilkada tahun 2020 sudah harus melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada 1 Oktober 2019.
“Saya berharap semua kabupaten/kota sudah tanda tangan NPHD pada bulan Oktober nantinya, mudah-mudahan kalau kita taat pada timeline persiapan Pilkada ini, ke depan juga mudah-mudahan akan lancar,” tutur Sabrina.
Dalam rapat juga terungkap, progres pembahasan anggaran dan penandatanganan NPHD Pilkada 2020. Hingga saat ini, hanya Kota Sibolga yang sudah menyelesaikan pembahasan anggaran dan sudah penandatanganan NPHD.
Discussion about this post