Jenis Vaksin yang Digunakan di Indonesia Memenuhi Persyaratan Internasional

SimadaNews.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan Indonesia saat ini menggunakan tiga jenis vaksin, yaitu Sinovac, AstraZeneca dan Sinopharm.

“Ketiga jenis vaksin tersebut semuanya telah memperoleh Emergency Use Listing/EUL dari WHO. Ini tentunya menunjukkan bahwa vaksin yang dipakai di Indonesia telah memenuhi persyaratan internasional dalam kualitas, keamanan, dan efektivitasnya untuk digunakan pada masa darurat kesehatan,” kata Menlu dalam konferensi pers virtual melalui akun Youtube Setpres pada Kamis (10/06/2021) malam.

Menlu menambahkan, per hari ini, WHO telah memberikan EUL untuk enam jenis vaksin yaitu Pfizer, Jhonson and Jhonson, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, dan Sinovac.

Ditegaskan Menlu, pemerintah terus berikhtiar dan bekerja keras mengamankan pasokan vaksin untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ikhtiar ini tentunya bukan hal mudah untuk dilakukan dimasa pandemi. Dimana pasokan vaksin masih sangat terbatas, sementara kebutuhan dunia akan vaksin sedemikian besarnya.

“Kita semua memahami bahwa vaksin adalah salah satu ikhtiar penting dan krusial dalam upaya menekan laju penyebaran virus COVID-19. Negara yang telah melakukan vaksinasi secara luas berhasil menekan angka penyebaran virus secara signifikan. Di Eropa, Inggris misalnya, telah mampu menurunkan kasus harian di angka 5.000-an dari sebelumnya 60.000 kasus per hari setelah dosis vaksin yang diberikan mencapai 101,51 persen populasi ,” ujar Menlu.

Ditambahkannya, di kawasan Amerika Serikat, tingkat kasus per harinya dari sekitar 300.000 menjadi 12.000 per hari setelah dosis vaksin yang diberikan mencapai 91,57 persen populasi. Artinya, vaksinasi merupakan salah satu cara menekan jumlah kasus dan melawan pandemi.

“Sebelum mencapai angka persentase vaksinasi yang besar, upaya untuk menekan laju penyebaran virus masih harus dibarengi dengan pelaksanaan protokol kesehatan secara tepat. Sekali lagi, upaya memastikan pasokan vaksin baik dari jalur bilateral maupun multateral akan terus dilakukan pemerintah,” tegas Menlu. (***)