SimadaNews.com– Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) bersama kementerian terkait berkolaborasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Rabies melalui edukasi dan sosialiasi yang intensif.
Menurut Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita, pencegahan serta pengendalian Rabies menjadi masalah bersama yang memerlukan pendekatan multisektoral untuk penanganannya, karena rabies merupakan salah satu zoonosis utama dan selalu menjadi masalah kesehatan baik kesehatan hewan maupun masyarakat.
“Berbagai program pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan rabies pun menjadi tanggung jawab bersama khususnya instansi yang menangani aspek kesehatan, instansi yang menangani kesehatan hewan dan pemerintah daerah yang mengkoordinir masyarakat” ungkap Ketut saat Puncak Peringatan Hari Rabies Sedunia (World Rabies Day/WRD) di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat yang dihadiri oleh lebih dari 500 orang peserta dari seluruh Indonesia dan perwakilan kementerian terkait, Sabtu 28 September 2019.
Acara Hari Rabies Sedunia ini dilaksanakan oleh Ditjen PKH, Kementerian Pertanian bersama Pemerintah Provinsi NTB dan mitra dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia dan didukung oleh Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID).
Menurut Ketut, tema nasional yang diangkat pada tahun ini ialah “Vaksinasi Tuntas, Rabies Bebas” yang merupakan turunan dari tema global yakni “Vaccinate to Eliminate”.
Tema ini mengandung pesan bahwa vaksinasi merupakan cara terbaik untuk bisa membebaskan Indonesia dari Rabies, khususnya pada wilayah-wilayah yang masih endemis Rabies.
Ketut melanjutkan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kasus rabies pada hewan dan manusia di suatu daerah.
Yakni pertama kesadaran masyarakat dalam memelihara hewan yang baik dan benar untuk vaksinasi rutin, kedua pengetahuan masyarakat tentang bahaya rabies, ketiga kesadaran dan kemauan masyarakat untuk melaporkan kasus gigitan hewan penular rabies ke fasilitas kesehatan.
Keempat, kesadaran masyarakat untuk segera untuk mendapat pengobatan sesuai SOP setelah digigit hewan penular rabies , dan kelima perpindahan penduduk dan lalu lintas penduduk dengan membawa hewan peliharaan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
Untuk dapat mencegah, mengendalikan maupun memberantas rabies pada hewan, maka kebijakan dan strategi nasional yang dilaksanakan melalui pelaksanaan gerakan vaksinasi massal pada Hewan Penular Rabies (HPR) secara berkelanjutan, tindakan untuk mengendalikan populasi anjing, pengaturan atau pengawasan perdagangan dan lalu lintas anjing serta strategi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat.
“Melalui sosialisasi dan edukasi diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang rabies dan pentingnya kemitraan dengan melibatkan komunitas, masyarakat sipil, pemerintah dan sektor non pemerintah serta mitra international” tutur Ketut.
Hal senada disampaikan, Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Anung Sugihantono. Dia mengungkapkan, rabies masih bisa menjadi ancaman bagi keselamatan manusia, selama hewan penular yang ada masih terinfeksi oleh virus penyebab Rabies.
Di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, sekitar 98 persen kasus Rabies pada manusia terkait dengan gigitan anjing sehingga jika tidak ditangani dengan segera, virus rabies menginfeksi sistem saraf pusat, yang menyebabkan penyakit pada otak dan mematikan pada manusia. Namun Ia menegaskan bahwa masalah Rabies pada manusia dapat ditekan sampai nol, bila Rabies pada HPR dapat dicegah dan dikendalikan.
“Seperti halnya penanggulangan semua zoonosis (penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya), penanggulangan Rabies sangat ditentukan oleh keberhasilan penerapan konsep One Health, yaitu penanggulangan masalah zoonosis secara multi sector” ungkap Anung,
Anung menambahkan fokus pemerintah perlu ditujukan pada vaksinasi anjing, khususnya anjing liar. Selain tentu saja, terus berkampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya rabies.
Masyarakat perlu bertanggung jawab dengan anjing mereka untuk mencegah terjadinya gigitan pada manusia dan mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi gigitan.
“Kesadaran publik dan edukasi menjadi elemen penting untuk menyukseskan program pengendalian penyakit rabies” tuturnya.
Upaya Pencegahan dan Pengendalian Rabies di NTB
Ketut mengungkapkan upaya Ditjen PKH Kementan mendukung kegiatan pencegahan di Propinsi NTB, dengan memberikan bantuan vaksin rabies sebanyak 16.000 dosis vaksin Rabies yang didistribusikan ke Dompu, Sumbawa, dan Bima.
Selain itu, untuk kegiatan mendukung WRD 2019 ini ditambah 2.000 dosis vaksin rabies, sterilisasi untuk kucing sebanyak 200 ekor, melaksanakan sosialisasi bahaya rabies kepada anak sekolah dasar di Kota Mataram serta masyarakat pecinta anjing dan kucing, dan promosi tentang rabies di radio dan kanal public serta telah melatih sebanyak 70 petugas vaksinator di Propinsi NTB.
“Gencarnya upaya sosialisasi dan pemahaman tentang bahaya Rabies kepada masyarakat, diharapkan penyebaran virus rabies dapat dihentikan yang pada akhirnya target Indonesia bebas rabies akan tercapai” harap Ketut.
Sementara, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah menyampaikan NTB terdiri dari 2 pulau besar yakni Pulau Lombok berstatus daerah bebas Rabies dan Pulau sumbawa telah tertular diantaranya di Kabupaten Dompu, Bima, dan Sumbawa.
Zulkieflimansyah menyatakan, pihaknya merasa senang dapat berkolaborasi dengan Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya rabies.
“Selain mengedukasi masyarakat terhadap bahaya rabies, momen peringatan hari rabies sedunia juga hendaknya dapat dimanfaatkan untuk meningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam kesiapsiagaan, deteksi dan menanggulangi zoonosis juga sangat penting,” ungkap Zulkiefli.(snc)
Sumber: Humas Kementan
Editor: Hermanto Sipayung
