Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan data produksi beras nasional selama 20 tahun terakhir keliru. Terhitung sejak tahun 1997 hingga saat ini, angka produksi beras terus bertambah, sehingga tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Namun demikian, menurutnya kekeliruan ini merupakan kesalahan banyak pihak.
Perlu diketahui, sebelumnya, Misbah dari FITRA meminta BPK mengaudit investigatif terhadap program cetak sawah milik Kementerian Pertanian. Sebab, belakangan, terjadi perbedaan data antara Kementan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Misbah mengatakan, perbedaan data ini terjadi karena minimnya koordinasi antar lembaga. “Perlu dilakukan audit. Selama ini pola koordinasinya kan lemah, sehingga masing-masing kementerian atau lembaga, punya data masing-masing dan punya ego sektoral,” tutur Misbah.
Pemerhati anggaran pemerintah Yenny Sucipto mengemukakan senada. Ia mengatakan penghargaan yang diberikan oleh hanya berdasarkan kuantitatif terkait penyerapan anggaran kementerian.
Menurut Yenny, penghargaan ini bukan berarti Kementan menjalankan programnya dengan baik. Itu sebabnya, penghargaan ini sering menjadi penilaian tersendiri mengenai indikator yang diberikan kepada Kementan. Contohnya, program cetak sawah. Terkait program ini, Kementan dinilai belum melakukan tugasnya dengan baik.
Sementara itu, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Prof. Luthfi Fatah menilai bahwa tudingan Pataka tentang pembohongan data, tidak beralasan dan kurang masuk akal. Ia mengimbau agar asosiasi tersebut kembali memahami tupoksi masing-masing lembaga dan kementerian sebelum memberikan pendapat.
“Kementan itu tupoksinya adalah memproduksi pangan dan harus fokus memenuhi produksi. Kementan tidak punya tanggung jawab secara yuridis dan defacto untuk menyusun data pertanian,” ujarnya. (rel/snc)
