SimadaNews.com – Kedatangan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan ke danau Toba menjadi persoalan bagi petani Keramba Jaring Apung (KJA) di Haranggaol.
Pasalnya mantan perwira Tinggi Angkatan Darat itu dengan tegas mengatakan KJA bakal diselesaikan!
“Tadi saya dengan Pak Kapolda, Pak Gubernur, Pangdam bicara juga mengenai keramba Danau Toba. Itu kita mau selesaikan dan kita bersihkan sesuai dengan ketentuan aturan yang ada,” kata Luhut Panjaitan di kawasan perairan Danau Toba, di sela panen kentang di lahan food estate di Desa Riaria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Selasa (23/03/2021).
Tentu, hal tersebut tidak terlepas dari Keramba Jaring Apung, yang berada di wilayah Kelurahan Haranggaol Horisan.
Gonjang-ganjing ini terasa bagi warga Haranggaol, Pasalnya dari data yang masuk kepada tim, KJA Haranggaol sudah over kapasitas.
Menanggapi itu, Badan Pengurus Harian Assosiasi Dearma, gerak cepat mengadakan rapat dengan para ketua Jona.
Acara pun digelar di Kantor Lurah, Kamis 25 Maret 2021 yang turut dihadiri Camat Haranggaol, Elisye Sinaga dan Lurah Haranggaol, Bangun Siregar.
Pada rapat tersebut, dibahas terkait bagaimana nasib orang banyak ke depan, apabila KJA ditiadakan atau diselesaikan seperti yang disampaikan Luhut Panjaitan.
Ketua Umum Assosiasi, Pieter Damanik menyampaikan, dasar dari pembudidaya ikan di Haranggaol yakni, Nomor 81 Tahun 2014. Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya serta, Pergub Tahun 2017 terkait Zonasi Keramba.
KJA Haranggaol Tetap Diperbolehkan
Namun, terkait pernyataaan Menko Luhut Panjaitan tersebut, BPH Assosiasi Dearma Haranggaol masih meraba, apa yang akan dilakukan pemerintah terhadap keramba jaring apung di Haranggaol.
Selain itu, mereka juga akan membentuk kesepakatan, siap ditata bahkan pemangkasan KJA.
“Kita tentu berharap kepada Pemeritah, agar KJA Haranggaol tetap diperbolehkan dan kami bersedia kalau dilakukan pemangkasan, karena KJA salah satu roda kehidupan ekonomi masyarakat Haranggaol. Ya, mudah-mudahan bukan penertiban, karena ini terkait kemaslahatan umat,” katanya.
Diketahui, Pemerintah Pusat bakal membenahi Danau Toba (DT) untuk Parawisata Super Prioritas. Namun, di samping masyarakat setuju dengan program tersebut, akan tetapi, tidak menjadi boomerang bagi mereka, untuk melumpuhkan roda perekonomian masyarakat. (Soemardi Sinaga)
