SimadaNews.com-Polemik munculnya penolakan dari masyarakat terkait adanya aksi penyadapan (deres,red) pohon pinus di Hutan Sigiring-giring, Kecamatan Haranggaol, semakin terkuak. Setelah muncul aksi penolakan, kini muncul pernyataan bahwa penyadapan getah pinus sudah memiliki izin dari Dinas Kehutanan Sumut.
Ketua Kelompok Masyarakat Tani (Komastan) Hutan Hasadaon Manorsa, Johannes Purba, melalui pesan WhatssApp kepada reporter SimadaNews.com, Rabu (21/11), mengatakan, pihaknya sudah memiliki izin dari Dinas Kehutanan Sumut melalui, UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II Pematangsiantar.
“Kami sudah mempunyai izin dari dinas kehutanan,” kata Johanes, sembari mengirimkan naskah perjanjian kerjasama kemitraan kehutanan antara UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II Pematangsiantar dengan Kelompok Masyarakat Tani Hutan Hasadaon P Manorsa.
Johannes mengaku, memang benar trjadinya salah paham antara warga dan Kelompok Tani yang dibentuknya soal penyadapan tersebut.
“Ada 102 orang anggota kelompok tani yang mengelola itu berasal dari beberapa daerah sekitar, seperti Purba Sipinggan,Purba Hinalang, Purba Saribu dan Haranggaol. Namun yang tertera dalam surat Kelompok Tani Hutan adalah 72 Orang. Ini hanya salah paham saja,” katanya.
Dia melanjutkan, dalam hal pengelolaan berupa penyadapan pinus, mereka hanya mengacu pada Keppres Nomor 88 Tahun 2017, yang memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan.
Dia juga mengakui, kurangnya sosialisasi pada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan.
Discussion about this post