SimadaNews.com- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, seandainya saja bangsa kita dikelola dengan cinta kasih, maka politik kita pun akan menjadi politik yang sejuk, jauh dari rasa kebencian dan memusuhi.
“Karena itu, mari kita kembangkan politik cinta kasih, perasaan saling bantu di antara sesama, terutama mereka yang sedang berada dalam kesusahan,” kata Moeldoko saat berbicara dalam Seminar Media dan Kemanusiaan: Peran Media bagi Masyarakat, yang digelar dalam rangkaian peringatan ‘25 tahun Menebarkan Cinta Kasih Yayasan Budha Tzu Chi-DAAI TV’ di di Tzu Chi Centre, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu (21/10).
Berbicara dalam tema ‘Menyikapi Berita Hoaks’, Moeldoko memaparkan, di era ‘Post Truth’ ini, kebenaran informasi tergentung tujuan dan selera produsen dan pembawa berita. Sering informasi tak berkait dengan hajat hidup orang banyak, namun mengecoh dengan tujuan kekuasaan, atau kekerasan dan berpotensi mempertajam polarisasi di masyarakat dengan mengusung sentimen agana ras dan kelompok kepentingan yang tendensius mengusung senimen agama.
“Sebuah penelitian mengatakan, 88,2 persen berita-berita media sosial saat ini berkaitan dengan SARA. Dari hari ke hari kita disodori berita hoaks dan fitnah. Ini sungguh berbahaya,” papar Moeldoko.
Panglima TNI 2013-2015 ini menegaskan pernyataan Presiden Jokowi bahwa Indonesia adalah negara besar dengan 260 juta penduduk, 1.300 suku bangsa dan lebih dari 740 bahasa. Bandingkan dengan Afghanistan yang hanya memiliki 35 juta penduduk, 14 suku bangsa dan 30 bahasa.
“Presiden Afghanistan Ashraf Ghani berkata, 40 tahun lalu mereka adalah negara yang rukun dan damai. Namun, akibat berita-berita hoaks, mereka kini mundur, berada dalam lingkaran konflik tak berkesudahan,” kata peraih Bintang Adhi Makayasa sebagai lulusan terbaik Akabari 1981 ini.
Moeldoko memaparkan, Kantor Staf Presiden melakukan berbagai upaya keras untuk mengatasi beredarnya aneka berita palsu. Misalnya, saat ada framing 10 juta Tenaga Kerja Asing dari China masuk ke Indonesia. Seolah ada pergerakan orang keluar dari pesawat, memakai kaos dan celana jeans disebar dalam media sosial dengan narasi ratusan ribu TKA mendarat di Indonesia.
“Itu berita bohong. Saya bisa mempertanggungjawabkannya,” tegas Doktor Ilmu Admimistrasi Universitas Indonesia ini.
Terhadap isu serbuan TKA itu, Kantor Staf Presiden kemudian mengajak media terbang ke Morowali, untuk melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana fakta tenaga kerja asing di lokasi kawasan industri pertambangan di Sulawesi Tengah. “Mereka melihat fakta, bahwa benar ada TKA, tapi jumlahnya tidak signifikan, serta tidak benar menghilangkan kesempatan kerja tenaga kerja lokal kita,” katanya.
Selain Kepala Staf Kepresidenan, seminar yang dihadiri 600 orang ini juga mendatangkan pembicara lain, yakni Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan dan pendiri serta editor in chief Good News From Indonesia (GNFI) Akhyari Hananto.
Empat Tahun Jokowi-JK
Terkait peringatan empat tahun pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Jusuf Kalla, Moeldoko menekankan bahwa pembangunan infrastruktur jangan hanya dilihat sebatas terciptanya konektivitas secara fisik.
“Tapi bagaimana konektivitas itu menghubungkan secara batin. Saudara-saudara kita yang berada di perbatasan dan daerah-daerah terisolasi kini bisa merasakan keadilan, harga kebutuhan pokok terjangkau, serta berkembangnya peradaban baru,” urai mantan Wakil Gubernur Lemhanas itu.
Moeldoko juga menekankan pencapaian 4 Tahun Jokowi dalam pembangunan sumber daya manusia. “Pemerintah telah melakukan langkah peningkatan kesejahteraan dan kebijakan afirmatif. Hasilnya, kelompok yang selama ini berada di bawah garis kemiskinan dapat terangkat, angka kesenjangan melalui Rasio Gini pun makin turun,” jelasnya.
Menjawab penyelesaian masalah Hak Asasi Manusia, Moeldoko menekankan bahwa pemerintahan Jokowi tidak mengentikan proses itu. “Tapi harus diakui bahwa penyelesaian proses ini memerlukan waktu, karena banyak unsur yang harus dipenuhi,” ungkapnya.
Moeldoko mengingatkan, Presiden Jokowi telah menerima para pegiat HAM serta keluarga korban pelanggaran HAM yang selama ini dikenal dengan ‘Aksi Kamisan’-nya.
“Semua itu memerlukan proses yang tidak mudah karena harus mengurai berbagai persoalan di masa lalu,” kata Moeldoko. (rel/snc)
