Menteri Amran Pastikan Peternak Mandiri Bersinergi dengan Para Pelaku Perunggasan Indonesia

SimadaNews.com-Menteri Pertanian Amran Sulaiman turun langsung untuk memfasilitasi dialog antara peternak unggas rakyat mandiri dengan para integrator perunggasan Indonesia.

Bertempat di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Amran menegaskan kembali komitmennya untuk menata perunggasan nasional dengan melibatkan semua pemangku kepentingan perunggasan pada acara Dialog Peternak Ayam Ras dalam Menata Perunggasan Nasional di Era Milenial, Kamis 26 September 2019.

Dalam kesempatan dialog tersebut, dihadapan perwakilan peternak rakyat unggas mandiri, integrator perunggasan, Bareskrim Polri, Satgas Pangan, dan asosiasi peternakan, Amran meminta agar semua kesepahaman terkait ayam pedaging (broiler) dan ayam petelur (layer) yang telah disepakati bersama langsung disiapkan langkah-langkah operasionalnya dan didiskusikan oleh tim yang mewakili semua pihak.

Menurut I Ketut Diarmita, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementan, butir-butir kesepahaman yang ditandatangani semua pemangku kepentingan perunggasan tersebut antara lain dalam jangka pendek harga ayam hidup (live bird/LB) naik dan dijaga kestabilannya di atas HPP peternak unggas rakyat mandiri sesuai Permendag No.96 Tahun 2018.

“Butir ini merupakan dasar dari kesepahaman lainnya, adapun butir-butir lainnya adalah langkah operasional agar harga LB stabil dan di atas HPP” jelas Ketut.

Hal itu termasuk mengatur tentang segmentasi pasar antara peternak unggas rakyat mandiri dan integrator, kewajiban pemotongan unggas di rumah potong bagi integrator dan afiliasinya, kepemilikan rumah potong bagi peternak unggas dengan jumlah produksi 300 ribu per minggu, pemenuhan kewajiban penjualan 50 persen DOC berkualitas kepada peternak unggas rakyat mandiri dengan harga yang wajar sesuai Permentan No.32 Tahun 2017, serta porsi budidaya layer yang dibatasi hanya 2 persen untuk integrator dan sisanya oleh peternak unggas rakyat mandiri.

Amran menegaskan bahwa bagi pihak yang tidak menjalankan kesepahaman yang telah ditandatangani, maka hak impor GPSnya akan dikurangi atau bahkan dicabut. Amran juga meminta agar revisi Peraturan Menteri Pertanian No.32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi segera diselesaikan sesegera mungkin dan ditandatanganinya.

“Peternak unggas rakyat mandiri hanya ingin mendapatkan keuntungan, kalau mereka untung maka para integrator juga akan diuntungkan,” tambah Amran.

Kebijakan Perunggasan Ditjen PKH