SimadaNews.com-Pemerintah menegaskan perubahan arah besar sektor pariwisata nasional. Bukan lagi sekadar mengejar lonjakan kunjungan, Indonesia kini mengusung pariwisata berkelanjutan sebagai fondasi utama untuk memenangkan persaingan global sekaligus menjaga alam dan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menegaskan transformasi paradigma pariwisata Indonesia menuju model yang lebih ramah lingkungan dan inklusif.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka forum internasional Bali Ocean Days 2026 di Jimbaran, Bali.
Dalam forum itu, Wamenpar menekankan bahwa strategi pariwisata nasional kini diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat lokal, bukan semata mendongkrak statistik kunjungan.
Ia menegaskan, “Pariwisata Indonesia tidak lagi mengejar angka kunjungan semata, tetapi memastikan kontribusi nyata terhadap perlindungan ekosistem laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.”
Menurutnya, pendekatan ini selaras dengan tren global yang menempatkan keberlanjutan sebagai indikator utama daya saing destinasi.
Pemerintah pun memperkuat arah kebijakan tersebut melalui kerangka regulasi nasional, mulai dari Undang-Undang Pariwisata terbaru hingga RIPPARNAS dan aturan destinasi berkelanjutan yang mengadopsi standar Global Sustainable Tourism Council (GSTC).
Implementasi di lapangan dijalankan melalui sejumlah instrumen, termasuk program sertifikasi destinasi berkelanjutan (SERTIDEWI).
Hingga kini, lebih dari 45 desa wisata dan dua destinasi telah tersertifikasi, menjadi indikator awal transformasi sektor pariwisata nasional.
Wamenpar juga menyoroti pentingnya ekonomi biru sebagai strategi kunci. Konsep ini menitikberatkan pemanfaatan sumber daya laut secara bertanggung jawab guna menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga ekosistem tetap lestari.
Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 70 persen wilayah berupa laut, Indonesia memiliki potensi besar dalam pariwisata bahari.
Data Kementerian Pariwisata mencatat sektor ekonomi bahari telah menyumbang sekitar 5,9 miliar dolar AS pada 2024, dengan lebih dari 2.000 desa pesisir mulai mengembangkan aktivitas wisata berbasis laut.
Namun di balik optimisme itu, pemerintah mengakui masih ada pekerjaan rumah besar, terutama persoalan sampah dan limbah laut di kawasan wisata. Wamenpar menilai penanganan isu tersebut tidak bisa parsial, melainkan memerlukan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga masyarakat. (SNC)
