SimadaNews.com-Program Upaya Khusus (Upsus) untuk percepatan swasembada beras menuai hasil yang menggembirakan. Tercatat produksi beras Indonesia kurun waktu 2015-2019, stok beras di Bulog sebanyak 2,5 juta ton.
Pengamat Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai kondisi stok beras tersebut membuktikan mimpi pemerintahan Jokowi-JK untuk mewujudkan swasembada beras kini menjadi kenyataan. Mengapa demikian? hal ini dengan membandingkan keberhasilan swasembada beras 1984 yang diakui FAO dengan jumlah penduduk 162 juta, padahal terdapat impor sekitar 414 ribu ton.
“Definisi swasembda oleh FAO pada waktu itu disebut swasembada bila mampu mencukupi sendiri dan impor maksimum 10 persen. Nah pada 2019 dengan jumlah penduduk 267 juta jiwa yang membutuhkan pasokan 2,5 juta ton beras per bulan atau 29,5 juta ton pertahun tercukupi beras dari produksi petani dan kini stock beras di Bulog ada 2,5 juta ton. Artinya saat ini pun Indonesia berhasil meraih swasembada beras,” kata pria yang akrab disapa Hensat di Jakarta, Senin 30 September 2019.
Hensat menegaskan keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK mewujudkan swasembada beras ini tentu menjadi sejarah baru. Pasalnya, di 2015 Indonesia dihadapkan pada kondisi El Nino sehingga terjadi impor beras 1,5 juta ton yang sebagian meluncur masuk Indonesia hingga awal 2016.
“Namun melalui kebijakan dan program strategis Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, pada 2016-2017 tidak ada impor beras umum. Pada 2018, impor beras hanya untuk jaga-jaga karena 2019 ada hajatan politik yakni Pemilihan Presiden san Pemilihan Legislatif,” tegasnya.
Lebih lanjut Hensat menjelaskan, berbagai program antisipasi dini dan mitigasi, Kementan berhasil melewati dampak El Nino atau kekeringan terbesar 2015 tersebut. Program tersebut seperti rehabilitasi jaringan irigasi besar-besaran, pompanisasi, sumur dangkal, mekanisasi dan benih tahan kekeringan, hasilnya mampu berproduksi.
“Bila dibandingkan dengan El Nino 1997-1998, di mana saat itu penduduk Indonesia 203 juta jiwa terjadi impor 12 juta ton beras, maka bila tidak ada program yang masif di 2015 jumlah penduduk 258 juta jiwa akan impor 16 juta ton beras,” terangnya.
Oleh karena itu, Hensat menilai infrastruktur dasar pertanian yang telah dibangun 2015-2019 menjadi pondasi guna estafet pembangunan berikutnya. Bahkan Kementan kini tengah fokus mengimplementasikan pertanian dengan teknologi 4.0.
“Ini tentu bukti kebijakan politik sektor pertanian yang bisa merubah pertanian ke depan semakin maju dan berdaya saing. Karena itu ke depan sektor pertanian akan semakin mantap berdaulat pangan, bahkan ekspornya lebih banyak lagi,” ujarnya. (snc)
Sumber: Humas Kementan
Editor: Hermanto Sipayung
