SimadaNews.com-Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS), bertemu dengan Deputi II Kantor Staf Kepresidenan di Gedung Bina Graha Jalan Veteran No.16 Jakarta Pusat, Selasa 27 September 2022.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati RHS menyampaikan persoalan yang ada di Simalungun, mulai dari sengketa tanah kebun antara warga Mariah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun dengan PTPN4
Juga terkait tanah adat di Sihaporas Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun dengan PT TPL.
Selanjutnya, Bupati RHS menyampaikan terkait Daerah Wisata Super Prioritas yakni Danau Toba terkhusus Kota Parapat, dalam mempersiapkan penantaan Kota Parapat mulai dari prasarana dan relokasi PKL.
“Bagaimana Kota Parapat, bisa benar-benar menjadi Kota Wisata dan berdampak juga positif terhadap warganya. Bagaimana kita memberikan solusi terkait PKL, apakah natinya kita akan bangun kios kios di atas trotoar jalan atau kita relokasikan di lahan PTPN2 dan PTPN3 dengan konsep kerja sama pemanfaatan lahan kosok milik PTPN2 dan PTPN3,” katanya.
“Kami berharap melalui kementrian terkait yakni Kementerian BUMN dapat memberikan dukungan dan bantuan mengenai persoalan,” harap Bupati RHS menambahkan.
Terkait Kota Wisata Parapat, lanjut Bupati RHS, sesuai data yang masuk ke KSP, bahwa Kementrian Pariwisata merencanakan akan membangun beberapa pasar.
“Kami juga berharap beberapa infrastruktur di Simalungun seperti jalan dapat segera dilakukan perbaikan mengingat infrastruktur jalan di Simalungun sangat memprihatinkan dan yang merupakan pintu masuk di kawasan Kota Wisata Parapat,” ucapnya.
Bupati RHS, juga menyinggung persoalan kualitas pendidikan di Simalungun yang jauh tertinggal dengan daerah lain, juga terkait kurangnya tenaga pendidik dan saran dan prasarana.
“Kami berharap dan mohon bantuannya dalam pembagunan sekolah di Pemkab Simalungun, yang berdasarkan usulan kepala daerah dalam melaksanakan pengelompokan skala prioritas sekolah,” ujarnya. (snc)
Laporan: Ilham AP
