SimadaNews.com-Sekitar Rp102 miliar, rencananya akan diusulkan ke Pemkab Simalungun, untuk anggaran pelaksanaan Pemilikan Kepala Daerah (Pilkada) Simalungun Tahun 2020.
Anggaran itu merupakan gabungan rencana anggaran yang akan diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Simalungun Rp68 miliar dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Simalungun Rp34 miliar.
Ketua KPU Simalungun Raja Ahab Damanik, ketika dikonfirmasi SimadaNews, mengaku, pihaknya mengusulkan sekitar Rp68 miliar untuk pelaksanaan Pilkada Simalungun mendatang.
Meskipun demikian, anggaran itu masih pembahasan di tingkat KPU dan belum di bahas bersama dengan tim Pemkab Simalungun.
“Kita usulkan sekitar Rp68 miliar. Tapi belum masuk tahap pembahasan dengan tim anggaran Pemkab Simalungun,” kata Raja Ahab yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Selasa (2/7).
Sebelumnya, Bawaslu Simalungun Muhammad Choir Nazlan Nasution, ketika dikonfirmasi SimadaNews, menuturkan, pihaknya sudah menyusun rencana anggaran yang akan dipergunakan dalam hal pengawasan Pilkada Simalungun.
Choir mengaku, pihaknya sudah menyusun rencana anggaran Rp34 miliar. Dana tersebut akan dipergunakan mulai dari proses tahapan Pilkada Simalungun mulai digelar.
“Kalau yang sudah kita susun di rencana anggaran Rp34 miliar. Tapi dari pengalaman pada Pilkada sebelumnya, tidak menutup kemungkinan dana itu banyak berkurang. Tapi kita lihat nanti, bagaimana hasil pembahasan di tingkap pemkab dan DPRD Simalungun,” kata Choir.
Choir menuturkan, penyusunan rencana anggaran pengawasan Pilkada 2020, sudah mengikuti standart yang sudah ditetapkan dari Bawaslu-RI begitu juga dengan KPU-RI terkait penyusuan anggaran Pilkada. Sehingga, pihakya juga sudah meminimalisir anggaran seminim mungkin dalam hal pengawasan.
Ditannya anggaran yang paling besar sehingga dana yang diusulkan mencapai Rp34 miliar, Choir melanjutkan, bahwa dana yang paling besar itu ada di gaji para pengawas mulai dari tingkat kecamatan hingga PPS. Apalagi, dimungkinkan jumlah TPS pada Pilkada mendatang bertambah, sehingga harus disesuaikan dengan kondisi itu.
“Soal gaji memang anggaran yang paling besar. Tapi itupun gaji yang ditetapkan sesuai standar yang sudah ditetapkan dari pusat. Kita sudah merinci sedetail mungkin,” ucapnya.
“Nanti ada pembahasan di DPRD, semalam kita sudah koordinasi dengan Koordinator Sekretariat Bawaslu, untuk kembali merinci dana-dana yang dimungkinkan diminimalisir sebelum diusulkan. Kita juga berfikir untuk menggarkan dana seminim mungkin dan seoptimal mungkin sesuai dengan kebutuhan pengawasan dan kemampuan keuangan daerah,” tambah Choir. (snc)
Laporan: Soemardi Sinaga
Editor: Hermanto Sipayung
