Menurut Sabar Mangadone, manuver usulan dan aksi politik itu sebenarnya sangat tidak patut dilakukan. Apalagi aksi politik melakukan pendekatan dengan partai koalisi pemerintah yang sudah jelas mendukung Jokowi sebagai Capres 2019.
“Dari situ sudah jelas terlihat. Bagi mereka semua janji hanyalah tinggal janji, mereka yang memulai berjanji, mereka pula mengakhiri janji. Ini yang membuat rakyat seding dan marah,” ucapnya.
Sabar mengungkapkan, kemarahan dan kesedihan rakyat, dikarenakan para politisi itu sering berkhianat secara politik tanpa rasa malu. Tanpa rasa malu, karena terkadang mereka melakukan manuver yang sudah tidak relevan bahkan menghalalkan segala cara.
”Kalai rekannya saya sesama inisiator GKP yakni Buya Syafii Ma’arif menyebut kondisi ini sebagai Demokrasi Tuna-Adab, Demokrasi Tak Beradab. Saya sendiri menyebut kelakuan politik dan politisi busuk yang halalkan segala cara adalah Demokrasi Barbarian,” tegasnya.
Sabar melanjutkan, kondisi itu sebenarnya karena beberapa produk undang-undang politik dan demokrasi di Indonesia buruk. Buruk, karena disusun dengan praktek-praktek yang tidak wajar dan mengsampingkan nilai-nilai demokrasi yang benar.
”Solusi yang mendasar dan strategis adalah hanya dengan memperbaiki bahkan merombak undang-undang politik itu. Hanya itu solusi supaya demokrasi di Indonesia beradab,” pungkasnya.
