SimadaNews.com-Sejumlah organisasi sosial masyarakat, meminta pemerintah segera membuat kebijakan karantina wilayah (lockdown) di seluruh Tanah Papua.
Permintaan itu disampaikan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Greenpeace Indonesia, Forum Masyarakat Adat Pesisir & Pulau-pulau Kecil (FORMAT-P), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
Kemudian, AMAN Sorong Raya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), debtWATCH Indonesia, Perkumpulan Pejuang Tanah dan Hutan Papua, HuMa, WALHI Papua, Sajogyo Institute (SAINS), YLBHI, LBH Papua, Epistema, Solidaritas Perempuan, PSHK dan KontraS.
Melalui relis pers yang dikirim ke SimadaNews.com, Minggu 29 Maret 2020, disebutkan bahwa mereka menyampaikan penghargaan atas inisiatif Pemerintah Propinsi Papua yang telah menutup akses ke Propinsi Papua. Namun disayangkan bahwa Pemerintah Propinsi Papua Barat belum mengambil tindakan yang sama.
Menurut mereka, Tanah Papua dihuni oleh Masyarakat Adat yang paling rentan menghadapi serangan pandemi COVID-19 karena bisa memberikan dampak yang fatal pada pemusnahan suku-suku yang memiliki populasi kecil dan tersebar di daerah pedalaman, sementara infrastruktur dan pelayanan kesehatan yang sangat minim.
Fakta-fakta berikut ini harus menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Pusat, bersama Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk melakukan Lockdown seluruh Tanah Papua.
Masyarakat Adat di Tanah Papua yang lebih dari 300 suku, sebagian besar adalah suku-suku dengan populasi yang kecil sehingga rentan mengalami kepunahan jika berhadapan dengan pandemi virus COVID-19 yang sama sekali tidak kenali oleh masyarakat adat, baik penyebarannya maupun penyembuhan bagi penderitanya.
Masyarakat Adat di Tanah Papua selama ini masih mengandalkan sistem kesehatan adat karena minimnya infrastruktur dan sistem pelayanan kesehatan dan pengobatan dari Pemerintah. Dengan kondisi ini Masyarakat Adat di Tanah Papua tidak punya pengetahuan yang cukup untuk menjaga diri dari jenis penyakit yang ditimbulkan oleh virus baru ini.
Dalam hal ini Pemerintah Pusat dan kedua Pemerintah Provinsi di Tanah Papua dapat memetik pelajaran dari pengalaman sebelumnya dalam pengendalian penyebaran virus HIV-AIDS yang demikian besar tantangannya.
Tanah Papua yang sangat luas dengan kondisi geografis yang sangat berat menyebabkan sebagian besar daerah ini masih tertutup dari akses transportasi dan komunikasi.
Hal ini akan menyulitkan bagi penanganan jika COVID-19 sudah masuk di wilayah adat. Apa lagi dengan ketersedian dokter dan tenaga medis yang sangat terbatas sebagaimana telah diakui secara terbuka oleh Pemerintah di Tanah Papua.
Dengat tiga fakta etnografis, geografis dan kapasitas sistem layanan kesehatan dan pengobatan.
Untuk itu, AMAN mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Papua Barat supaya mengikuti dan memperkuat langkah yang telah diambil Pemerintah Provinsi Papua untuk segera memastikan Lockdown Seluruh Tanah Papua!.
Selama masa lockdown diberlakukan, Pemerintah Pusat dan Daerah harus menjamin keberlanjutan ekonomi, pangan termasuk untuk hewan ternak, kebutuhan hidup lainnya seperti air dan kesehatan bagi warga Tanah Papua yang miskin dan marginal. (snc)
Editor: Hermanto Sipayung
