SimadaNews.com-Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendukung kebijakan pemerintah dalam mencegah meluasnya wabah Covid-19.
Organisasi para pengusaha itu juga berharap pemerintah khususnya perbankan membuat kebijakan kelonggaran pembayaran pinjaman kredit.
Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Bagas Adhadirgha menyebutkan saat ini banyak pengusaha yang mengeluhkan omzet maupun perputaran bisnisnya stagnan bahkan menurun.
Hal itu terjadi di hampir semua sektor usaha, baik ritel, pariwisata, manufaktur, jasa, infrastruktur, pertambangan dan lain sebagainya.
“Penurunan ekonomi ini mulai dirasakan oleh para pengusaha, khususnya anggota HIPMI yang mayoritas masih berskala menengah,” terang Bagas dalam siaran persnya, Rabu 18 Maret 2020.
Untuk itu mereka berharap agar pemerintah mengimbau perbankan supaya mempertimbangkan kondisi ini. Terutama terhadap sejumlah kewajiban keuangan pengusaha baik itu di bank maupun pajak.
“Kami mendorong agar perbankan memberi kelonggaran terkait kewajiban bulanan para pengusaha terkait imbas Covid-19,” lanjut Bagas.
Menurut Bagas, sebagian besar pengusaha muda ini memiliki tanggungan cicilan terhadap perbankan. Kredit tersebut merupakan kewajiban yang selama ini dipenuhi.
“Namun karena ada kondisi seperti ini, di mana aktivitas masyarakat keluar rumah dibatasi dalam jangka waktu lama, maka otomatis berdampak di dunia usaha,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Bidang Ekonomi, Pajak dan Perbankan BPP HIPMI Ajib Hamdani. Dia mengaku sudah menjajaki komunikasi dengan pihak perbankan. Seperti pada Selasa 17 Maret 2020, mereka menemui pimpinan Bank Nasional Indonesia (BNI).
“BNI akan memberikan relaksasi kebijakan sehingga bisa menstimulus perekonomian di masa yang kurang positif ini,” ungkap Ajib terkait hasil pertemuan tersebut.
Pihaknya berharap kebijakan ini diikuti oleh seluruh perbankan di Indonesia. Baik di kantor pusat maupun daerah. HIPMI juga siap untuk membantu perumusan skema yang terbaik agar perekonomian Indonesia tetap berjalan.
“Kami akan minta perbankan bisa lebih me-support dunia usaha sehingga perekonomian tetap bisa berjalan dengan bagus. Kemudahan-kemudahan kredit perlu menjadi perhatian pemerintah dan perbankan,” tandasnya. (jp/snc)
Editor: Hermanto Sipayung
