SimadaNews.com – Badan Administrasi Layanan Umum (General Service and Administration/GSA) Amerika memastikan bahwa Presiden terpilih Joe Biden adalah “pemenang nyata” dari pemilu 3 November. Presiden Donald Trump mengatakan, Senin (23/11) bahwa ia mengarahkan timnya untuk bekerja sama dalam proses transisi, tetapi ia berjanji masih terus berjuang.
Trump sebelumnya menolak untuk mengakui kemenangan Biden.
Langkah tersebut membuka jalan bagi dimulainya transisi pemerintahan Trump dan memungkinkan Biden untuk bekerja sama dengan lembaga federal itu mengenai rencana untuk mengambil alih pada 20 Januari.
Seorang pejabat mengatakan administrator GSA, Emily Murphy, membuat keputusan itu setelah upaya Trump untuk membalikkan hasil pemungutan suara gagal di seluruh negara bagian. Yang terbaru, gugatan Trump gagal di Michigan, sehingga menguatkan kemenangan Biden pada Senin (23/11).
“Ketahuilah bahwa saya mengambil keputusan secara independen, berdasarkan hukum dan fakta yang tersedia. Saya tidak pernah secara langsung atau tidak langsung ditekan oleh pejabat Cabang Eksekutif mana pun, termasuk mereka yang bekerja di Gedung Putih atau GSA, terkait dengan substansi atau waktu keputusan saya,” tulis Murphy dalam sebuah surat kepada Biden.
Trump mencuit tak lama setelah surat Emily Murphy dipublikasikan:
“Kasus kami betul-betul berlanjut, kami akan terus berjuang … , dan saya yakin kami akan menang! Namun demikian, demi kepentingan terbaik negara ini, saya merekomendasikan Emily dan timnya melakukan apa yang perlu dilakukan sehubungan dengan protokol awal, dan saya telah memberi tahu tim saya untuk melakukan hal yang sama.”
Sebelumnya pada Senin (23/11), pensiunan senator Tennesse Lamar Alexander, dalam pernyataan terbaru mengatakan Trump harus “mendahulukan kepentingan negara” dan membantu agar pemerintahan Biden berhasil.
“Jika Anda berada dalam sorotan publik, orang-orang mengingat hal terakhir yang Anda lakukan,” kata Alexander.
Senator Partai Republik Rob Portman dari Ohio, Senin (23/11), mendesak GSA untuk mengeluarkan dana dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk transisi. Portman, yang juga anggota senior Komite Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Pemerintah, mengatakan Biden harus menerima pengarahan dari pejabat tinggi mengenai keamanan nasional dan rencana distribusi vaksin virus corona.
Alexander dan Portman, yang sebelumnya mendukung Trump, bergabung dengan sejumlah petinggi Partai Republik –yang terus bertambah – yang beberapa hari terakhir mendesak Trump untuk segera memulai proses transisi.
Senator Partai Republik Shelley Moore Capito dari West Virginia juga mendesak proses transisi yang mulus. Moore dalam pernyataannya yang dirilis pada Senin (23/11) mengatakan bahwa “pada satu titik, pemilu 2020 harus diakhiri.”
Secara terpisah, lebih dari 100 mantan pejabat keamanan nasional dari Partai Republik mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penolakan Trump untuk mengakui kekalahan dan memulai transisi pemerintahan “termasuk ancaman serius” terhadap proses demokrasi Amerika.
Para mantan pejabat yang menandatangani pernyataan itu termasuk mantan direktur Keamanan Dalam Negeri Tom Ridge, mantan direktur Badan Intelijen Pusat (Central Intelligence Agency/CIA) Michael Hayden, dan mantan direktur Intelijen Nasional John Negroponte. Mereka pernah bekerja di bawah empat presiden dari Partai Republik, termasuk Trump.
Pernyataan itu juga mendesak “Para pemimpin Partai Republik – terutama yang berada di Kongres – untuk secara terbuka menuntut agar Presiden Trump menghentikan serangan anti-demokrasi kepada integritas pemilihan presiden.
Sejumlah tokoh bisnis yang ikut menandatangi pernyataan itu adalah Jon Gray, presiden perusahaan ekuitas swasta Blackstone; Robert Bakish, presiden dan CEO ViacomCBS Inc.; Henry Kravis, o-chief executive of Kohlberg Kravis Roberts & Co., salah satu raksasa perusahaan ekuitas swasta; David Solomon, CEO Goldman Sachs; dan George H. Walker, CEO perusahaan investasi Neuberger Berman. Walker juga sepupu mantan presiden George W. Bush.[voaindonesia]
