Pemkab Simalungun Minta Ada Rasionalisasi Anggaran Pilkada 2020 |

SimadaNews.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun, meminta adanya rasionalissi anggaran Pilkada Simalugun Tahun 2020, sembari menunggu adanya Keputusan Kementerian Keuangan dalam penentuan Harga Pokok Satuan (HPS) penggunaan anggaran.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)Simalungun, Frans Saragih, ketika dikonfirmasi atas terlambatnya penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab Simalungun, KPUD dan Bawaslu Simalungun, Rabu 9 Oktober 2019.

Frans mengaku, memang sampai saat ini belum ada penandatangan NHPD, namun sesegera mungkin akan dilakukan pembahasan bersama supaya NHPD segera ditandatangani, menyusul sudah ada pertemuan yang difasilitasi Kemendagri yang nanti sampai ke jenjang provinsi untuk membahas permasalahan anggaran Pilkada.

“Sudah ada pertemuan antara pihak-pihak yang difasilitasi Kemendagri higga nantinya ke Provisi. Nantinnya Pihak provinsi menjadi mediator dalam pembahasan anggaran Pilkada,” aku Fras.

Frans menyebutkan, Pemkab Simalungun hanya berharap ada kesepahaman bersama dalam rasionalisasi anggaran Pilkada Simalungun, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Frans juga mengaku, KPU Simalungun sudah mengusulkan anggaran Pilkada Simalungun sekitar Rp60 miliar, namun yang disanggupi Pemkab Simalungun sekitar Rp45 miliar, sesuai pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD Simalungun.

Sedangkan Bawaslu pernah mengusulkan sekitar Rp32 miliar dan terakhir sekitar Rp22 miliar, namun Pemkab Simalungun menyanggupi Rp13 miliar.

“Jadi rasionalisasi yang kita harapkan, nantinya disesuaikan dengan hasil diskusi yang difasilitasi Kemendagri, pihak Provinsi, sembari menunggu adanya keputusan Kementerian Keuangan soal HPS,” aku Frans.

Ditanya soal pertemuan sinkronisasi Pemkab, KPUD dan Bawaslu terkait anggaran pilkada, Frans mengaku hanya ketika pembahasan bersama ketika rapat KUA-KPPS di DPRD Simalugun, dan selanjutnya belum ada pertemuan lain.

Dia menambahkan, Pemkab Simalungun juga berkeinginan supaya NHPD segera ditandatangani demi kelancaran pelaksanaan Pilkada Simaungun Tahun 2020. (snc)

Editor: Hermanto Sipayung