Selama 4 Tahun, Program Unggulan Kementan Mampu Tekan Inflasi dan Stabilkan Harga Pangan |

SimadaNews.com– Upaya pemerintah dalam meningkatkan ketersedian pangan terus dilakukan melalui berbagai program dan terobosan yang dikeluarkan Kementerian Pertanian (Kementan). Salah satunya dengan menggencarkan program unggulan Upaya Khusus (Upsus) produksi Padi, Jagung, Kedelai dan hortikultura.

“Kami juga memiliki program SIWAB (Sapi Indukan Wajib Bunting) pada peternakan yang mampu meningkatkan produksi pertanian secara signifikan, dan bisa menyediakan ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri,” kata Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian, Ketut Kariyasa, Senin (13/5).

Menurut Kariyasa, kedua program tersebut terbukti secara nyata mampu menambah pasokan ketersedian secara nasional. Lebih dari itu, program ini juga berdampak langsung terhadap stabilitas harga di tingkat konsumen dan mampu menekan inflasi bahan pangan secara signifikan.

“Stabilitas harga juga terjadi setiap tahun, sekalipun pada hari hari besar keagamaan maupun tahun baru dalam 3 tahun terakhir. Termasuk pada bulan suci Ramadhan yang sedang berjalan saat ini,” katanya.

Stabilnya harga, kata Kariyasa, juga menyebabkan posisi inflasi terus menurun setiap tahun. Hal ini dapat dilihat dari kelompok pengeluaran bahan makanan pada tahun 2013 yang masih sangat tinggi, yakni mencapai 11,35 persen.

“Begitu juga pada tahun 2014, walupun sempat mengalami penurunan, tapi kondisinya masih cukup tinggi, yaitu 10,57 persen dan jauh di atas inflasi umum yang mencapai 8,36 persen,” katanya.

Namun, pada tahun 2015 dan 2016, inflasi bahan makanan mengalami penurunan drastis sampai 4,93 persen dan 5,69 persen, walaupun kondisi saat itu masih tetap berada di atas inflasi umum dengan angka masing-masing 3,35 persen dan 3,02 persen.

Akan tetapi, catatan yang sangat membanggakan terjadi pada tahun 2017. Kata Kariyasa, inflasi bahan makanan saat itu turun sampai 1,26 persen, yang berarti masuk pada level rendah jika dibandingkan dengan sektor lainnya karena berada dibawah inflasi umum, yaitu 3,61 persen.

“Ini tentu saja harus menjadi catatan tersendiri karena masuk sebagai inflasi paling rendah yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia,” katanya.

Kariyasa menambahkan, keberhasilan ini bahkan terus berlanjut baik pada tahun 2018 maupun awal tahun 2019, dimana bahan makanan/pangan mengalami deflasi -1,11 untuk bulan Februari dan -1,01 untuk bulan Maret.

“Penurunan inflasi ini terjadi dari berbagai kontribusi program yang dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Pertanian saat ini,” katanya.

Sedangkan program pembenahan rantai pasok dan distribusi pangan mampu berdampak pada harga jual produk yang diterima petani menjadi tetap menarik. Disisi lain, konsumen juga dapat membeli pangan dengan harga yang terjangkau sehingga inflasi tetap terkendali.

“Disini kita harus ingat bahwa sejak kemerdekaan, pemerintah sudah menetapkan pencapaian swasembada, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Ketetapan ini penting kareba menjadi salah satu prioritas pembangunan ekonomi nasional. Jadi apa yang kita lakukan hari ini untuk menuju ke sana,” katanya.

Terkait dengan hal ini, Ketua DPR Bambang Soesatyo mendukung secara penuh semua program yang sedang berjalan di Kementerian Pertanian. Menurut dia, program-program yang ada terbukti memberikan manfaat positif pada masyarakat dan ekonomi negara.

“Menurut kami di DPR, semua kebijakan dan regulasi pertanian dibawah kepemipinan Mentan Amran Sulaiman harus dikawal secara baik. Tentu kita semua berhatap inflasi pangan tetap rendah,” ujar politisi Golkar yang akrab disapa Bamsoet ini.

Menurutnya, keberhasilan ini dapat dilihat selama beberapa tahun terakhir, di mana pemerintah Indonesia terbukti mampu menekan semua gejolak inflasi pangan. Capaian ini harus diapresiasi bersama mengingat kerja Kementan sudah sesuai target dalam merealisasikan kedaulatan pangan.

“Inilah yang perlu kita haga terus supaya harga tidak bergejolak. Stok pangan perlu dijaga dan petani perlu diperhatikan. Jadi tidak semata-mata
hanya sekadar terciptanya ketahanan pangan saja,” tutupnya. (rel/snc)